Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
KEBIJAKAN pemerintah memberikan gaji ke-13 kepada para aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai negeri sipil (PNS), anggota Polri, dan personel TNI, seharusnya dapat menjadi panasea bagi mereka melakukan praktik korupsi. Gaji ke-13 dinilai sebagai bentuk kehadiran negara untuk meningkatkan kesejahteraan ASN.
"Dengan demikian, dengan peningkatan kesehateraan ini, maka sudah tidak terjadi praktik-praktik menyimpang," kata guru besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho, kepada Media Indonesia, Rabu (3/6).
Menurut Hibnu, selama ini tingkat penyimpangan yang dilakukan ASN memang cukup masif. Menurutnya, pemberian gaji ke-13 dari negara merupakan upaya menghadirkan kesejahteraan yang cukup bagi ASN. Dengan kesejahteraan itu, diharapkan integritas ASN juga dapat terbentuk.
"Ini bentuk pemenuhan dari negara atas kebutuhan para pegawainya. Mudah-mudahan dengan tambahan ini hal-hal yang negatif dapat dieleminir," ujar Hibnu.
Jika masih ada yang menganggap gaji ke-13 kurang, Hibnu meminta para ASN menyadari pilihan mereka masing-masing saat melamar sebagai abdi negara dan tidak membanding-bandingkan dengan gaya hidup yang mewah. Ia menyarankan para ASN yang ingin hidup kaya untuk kerja di sektor swasta.
"Kalau pengen kaya, ya, di sektor swasta," jelasnya. (Tri)
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
Ini adalah salah satu upaya strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hasil pemeriksaan kesehatan ASN DKI Jakarta pada 2024 menunjukkan salah satunya, sebanyak soal ASN Jakarta yang mengalami obesitas dan masalah kejiwaan.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera menegaskan bahwa tidak ada pemotongan gaji baru bagi ASN terkait tabungan perumahan sejak 2020
Masih ada sejumlah tantangan dalam menjalankan Koperasi Merah Putih.
WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej buka suara soal kritikan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disebut melemahkan KPK
Penelusuran tersebut dilakukan dengan menggali informasi melalui keluarga Topan Obaja Putra Ginting.
Kejagung resmi menyelidiki dugaan pengoplosan dan penyimpangan harga jual beras yang dinilai mengarah pada tindak pidana korupsi
Akibat perbuatan DG terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp8,4 miliar.
Dana pencairan kredit untuk Sritex, yang seharusnya digunakan untuk modal kerja justru dipakai untuk membayar utang perusahaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved