Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KEBIJAKAN pemerintah memberikan gaji ke-13 kepada para aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai negeri sipil (PNS), anggota Polri, dan personel TNI, seharusnya dapat menjadi panasea bagi mereka melakukan praktik korupsi. Gaji ke-13 dinilai sebagai bentuk kehadiran negara untuk meningkatkan kesejahteraan ASN.
"Dengan demikian, dengan peningkatan kesehateraan ini, maka sudah tidak terjadi praktik-praktik menyimpang," kata guru besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho, kepada Media Indonesia, Rabu (3/6).
Menurut Hibnu, selama ini tingkat penyimpangan yang dilakukan ASN memang cukup masif. Menurutnya, pemberian gaji ke-13 dari negara merupakan upaya menghadirkan kesejahteraan yang cukup bagi ASN. Dengan kesejahteraan itu, diharapkan integritas ASN juga dapat terbentuk.
"Ini bentuk pemenuhan dari negara atas kebutuhan para pegawainya. Mudah-mudahan dengan tambahan ini hal-hal yang negatif dapat dieleminir," ujar Hibnu.
Jika masih ada yang menganggap gaji ke-13 kurang, Hibnu meminta para ASN menyadari pilihan mereka masing-masing saat melamar sebagai abdi negara dan tidak membanding-bandingkan dengan gaya hidup yang mewah. Ia menyarankan para ASN yang ingin hidup kaya untuk kerja di sektor swasta.
"Kalau pengen kaya, ya, di sektor swasta," jelasnya. (Tri)
Pramono menerapkan aturan penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI sejak Rabu (30/4).
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
Pramono minta para kepala perangkat daerah untuk mendata siapa saja ASN di perangkat daerahnya yang sudah maupun yang belum memiliki APAR di rumah masing-masing.
Menurut Toha, sikap tegas Presiden Prabowo untuk menyingkirkan pejabat yang tidak mampu bekerja secara profesional.
Kenaikan gaji seharusnya dilihat sebagai pelaksanaan tugas negara dalam memenuhi hak keuangan para hakim dan tidak perlu dikaitkan dengan tujuan lain.
PM Spanyol Pedro Sánchez secara terbuka meminta maaf kepada rakyat Spanyol atas skandal korupsi yang mengguncang Partai Sosialis (PSOE).
E-TLE atau Elektronik traffic law enforcement adalah tilang elektronik yang telah terpasang di sejumlah titik di wilayah Indonesia sejak 2021.
Investigasi akan mencakup beberapa tuduhan penting, termasuk rencana darurat militer yang gagal dilaksanakan oleh Yoon.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem Rudianto Lallo mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan gaji hakim.
LANGKAH Presiden Prabowo Subianto menaikkan gaji hakim hingga 280% dinilai bukan jawaban untuk mengikis fenomena korupsi pada lembaga peradilan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved