Polri Didesak Segera Perjelas Status Budi Arie dan PDIP

Direktur Eksekutif Triaspols, Agung Baskoro mendorong aparat penegak hukum untuk tegas mengusut kasus judi online. Itu termasuk memperjelas status Mantan Menkominfo Budi Arie maupun PDI Perjuangan yang disebut Budi juga terlibat dalam pengajaan situs judi online. Tujuannya, agar panggung depan politik nasional tak dihiasi oleh friksi saling tuduh antarkedua pihak.

"Karena ini bukan preseden positif bagi Presiden Prabowo yang sedang memebrantas judol. Apabila dibiarkan terlalu berlarut, ini bisa memberikan dampak negatif bagi relasi positif antara Hambalang dan Teuku Umar, dan Hambalang dengan Solo," jelas Agung.

Keributan antara Budi Arie dan PDI Perjuangan, sambungnya, memaksa Prabowo dalam posisi terhimpit. Padahal, Agung menduga bahwa keluarga Jokowi juga tidak mau diikutsertakan dalam konflik tersebut karena ingin memastikan kepentingan utama mereka aman.

Baca juga : PDIP Akan Laporkan Budi Arie Terkait Jatah Judol

Sebelumnya, sejumlah kader partai PDI Perjuangan (PDIP) menyambangi Bareskrim Polri untuk melaporkan Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi terkait pencemaran nama baik.

Adapun, pembuatan laporan ini dilatarbelakangi karena kader PDIP merasa sakit hati atas ucapan Budi Arie yang menyebut bahwa ada aliran dana judi online (judol) yang mengalir ke partainya.

"Kami ini sebagai kader PDIP perjuangan merasa tersakiti atas pernyataan yang disampaikan oleh Budi Arie yang menuduh bahwa katanya PDIP perjuangan yang main ini semua," kata perwakilan kader PDIP, Wiradarma di Bareskrim Polri, Selasa (27/5).

Baca juga : Elsam Minta Keterlibatan Budi Arie Diusut Setelah Muncul di Dakwaan Kasus Judol

Budi Arie dilaporkan atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah sesuai Pasal 310 dan 311 KUHP. Dalam pembuatan laporan itu, kader PDIP juga turut membawa beberapa barang bukti.

"Jadi bukti-bukti yang bisa kami sampaikan ada video rekaman utuh pembicaraan Budi Arie dengan salah satu media juga, dari situ kami buat laporan," ucapnya.

Wira mengatakan, pembuatan laporan ini tentunya juga didukung oleh DPP, meski laporan tersebut tidak mengatasnamakan DPP. "Mereka (DPP PDIP) mendukung langkah yang kami lakukan," tuturnya. (Tri/Fik/P-1)