Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITIKUS PDIP Guntur Romli menyatakan Partainya akan melaporkan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika yang saat ini menjabat Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi ke polisi. Langkah ini diambil menyusul beredarnya rekaman wawancara wartawan dengan Budi Arie yang menuding PDIP dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan sebagai “otak” framing kasus judi online (judol) yang menjerat dirinya.
"Kami secara resmi menyatakan sikap bahwa kami sangat keberatan dan membantah atas tuduhan fitnah tersebut karena ini terkait nama baik Partai," ujar Guntur saat ditemui di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, seperti dikutip Antara, Senin (26/5).
Guntur menambahkan, keputusan melapor muncul atas desakan kader PDIP yang marah mengetahui tuduhan tersebut. Saat ini timnya tengah mengumpulkan bukti termasuk wartawan yang menghubungi Budi Arie dalam percakapan viral tersebut dan memintanya sebagai saksi.
"Insya Allah beliau (wartawan) siap menjadi saksi karena beliau ditelepon Budi Arie, yang menyampaikan fitnah terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," ucap dia.
Dia mengecam fitnah dari Budi Arie yang menilai informasi 50 persen jatah judol bersumber dari PDIP.
"Itu dakwaan resmi Kejaksaan, bukan dari kami. Bagaimana mungkin PDIP maupun Bapak Budi Gunawan bisa mengintervensi terhadap dakwaan jaksa?" ungkap Guntur.
Sebelumnya, Budi Arie menyangkal telah menerima 50% komisi hasil perlindungan situs judol. Ia menegaskan tuduhan itu merupakan “narasi jahat”. Dia mengatakan narasi yang menyebut dirinya mendapat 50% uang dari hasil perlindungan situs judol merupakan kongkalikong antara para tersangka, bukan inisiatif atau permintaan dirinya sendiri.
Dalam dakwaan Jaksa pada sidang 14 Mei 2025 di PN Jakarta Selatan, nama Budi Arie disebut mendapat 50% komisi dari setiap situs judol yang dilindungi oknum Kemenkominfo. Rinciannya, dari tarif Rp8 juta per situs, 50% untuk Budi Arie, 30% untuk Zulkarnaen Apriliantony (teman Budi Arie), dan 20% untuk pegawai Kemenkominfo Adhi Kismanto. (Ant/P-4)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Pernyataan PPATK yang menyebut di tahun 2025 untuk pertama kalinya Indonesia berhasil menekan angka judi online (Judol) dipertanyakan.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan apresiasi kepada GoPay, layanan dompet digital di bawah GoTo Financial dan GoTo Group, atas kontribusinya memerangi judol.
Kunci keberhasilan Erwin Erlani lepas dari jerat judol adalah keberanian untuk merelakan kerugian fantastis tersebut.
Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi) mencatat penurunan signifikan dalam aktivitas judi online (judol) di Indonesia sepanjang 2025.
KOMISI I DPRD Kota Medan berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat untuk mengusut dugaan penyalahgunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah oleh oknum Camat.
Perputaran dana judi online (judol) di Indonesia menunjukkan tren penurunan sepanjang 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved