Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PENELITI Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Nurul Izmi menilai keterlibatan eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang juga Menteri Koperasi, Budi Arie perlu diusut ketika namanya muncul di dakwaan kasus judi online. Budi Arie disebut menerima komisi 50% untuk melindungi situs judi online.
"Ini hal yang perlu ditelisik lebih dalam oleh penyidik, jika merujuk pada Pasal 184 KUHAP, informasi ini dapat dikategorikan menjadii bukti petunjuk yang diakui sah oleh KUHAP. Ini relevan dengan bagaimana peran dan kewenangan Budi Arie yang pernah menjabat menjadi Menteri Kominfo," kata Izmi kepada Media Indonesia, Senin (19/5).
Izmi mengatakan aparat penegak hukum harus mengambil posisi yang tegas dalam menindak kasus judi online. Mengingat Presiden Prabowo Subianto melalui Kemenkopolhukam juga telah membentuk desk penanganan judi online sebagai langkah penegakan hukum terhadap judi online.
Ia mengatakan aparat penegak hukm harus mengambil tindakan tegas dan pemerintah tidak boleh mengintervensi kasus tersebut. "Intervensi karena alasan'menteri' dalam kabinet saat ini bukan merupakan suatu alasan seseorang mendapatkan kekebalan hukum," katanya.
Ia mengatakan upaya mengusut dan memberantas judi online itu satu hal, butuh penindakan hukum yang tegas dengan mulai menginvestigasi terkait siapa bandar judi online yang sebenarnya.
"Dengan adanya kasus ini, seharusnya ini menjadi awalan untuk penyidik mulai mendalami rantai sindikat judi online," pungkasnya.
Sebelumnya, eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang juga Menteri Koperasi, Budi Arie disebut-sebut telah memberikan arahan kepada Terdakwa II, Adhi Kismanto untuk tidak melakukan penjagaan website perjudian. Hal itu membuat namanya muncul dalam surat dakwaan kasus mafia akses judi online (judol) pada persidangan yang sudah berlangsung pada Rabu, 14 Mei 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).
Dalam persidangan itu ada 4 orang yang duduk sebagai terdakwa yaitu Zulkarnaen Apriliantony, Adhi Kismanto, Alwin Jabarti Kiemas, dan Muhrijan alias Agus. Nama Budi Arie, muncul ketika jaksa menjelaskan tentang peran Zulkarnaen Apriliantony.
Budi Arie disebut meminta Zulkarnaen untuk merekrut orang yang akan bertugas mengumpulkan data website perjudian online hingga jaksa menyebut Budi Arie mendapatkan jatah.
Surat dakwaan itu juga menyebut Budi Arie melakukan pertemuan dengan dua terdakwa yakni Zulkarnaen Apriliantony dan Adhi Kismanto di rumah dinas menteri komplek Widya Chandra, Kebayoran Baru, Senayan, Jakarta Selatan pada 19 April 2025. (Faj/P-3)
Terdakwa kasus situs judol berinisial ZA membantah keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi dan PDIP dalam kasus tersebut.
Ada kewajiban pula dari aparat penegak hukum, baik jaksa penuntut umum (JPU), hakim, dan kepolisian untuk memanggil Budi Arie
PDIP meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin memanggil mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi terkait kasus judi online (judol).
PDIP memastikan bahwa proses hukum terhadap mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, akan tetap berjalan meski nantinya ada permintaan maaf.
KETUA DPP PDIP, Komarudin Watubun, meminta Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi untuk bersikap jantan dan bertanggung jawab atas dugaan keterlibatannya dalam pusaran kasus judi online
Ketua DPR itu menegaskan bahwa pernyataan Budi Arie tak dilengkapi bukti kuat. Imbasnya, kata dia, ada pihak yang tersakiti oleh pernyataan tersebut.
Taspen menempatkan investasi Rp1 triliun pada reksa dana RD I-Next G2 yang dikelola oleh Insight Investment Management. Awalnya, kerugian negara dihitung cuma Rp200 miliar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved