Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
KETUA DPR RI Puan Maharani menerima Delegasi Parlemen Palestina yang dipimpin Mohammad Moussa Subeih Zeidan dalam pertemuan bilateral di sela Sidang Umum ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) di Jakarta.
Delegasi Palestina menyampaikan apresiasi mendalam atas konsistensi Indonesia, terutama keluarga Sukarno, dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.
“Saya harap pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia–Palestina, sekaligus menegaskan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina,” ujar Puan di Gedung DPR, Senayan, Rabu (14/5/2025).
Puan menegaskan bahwa dukungan terhadap Palestina bukan sekadar bagian dari kebijakan luar negeri, melainkan amanat konstitusi Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan.
“Ini sejalan dengan semangat Konferensi Asia Afrika 1955 sebagai simbol perjuangan anti-kolonial,” ujarnya.
Ia juga menyoroti urgensi bantuan kemanusiaan dan penghentian kekerasan di Gaza.
“DPR RI mendesak komunitas internasional segera menghentikan perang dan membuka akses bantuan ke Gaza,” tegas Puan.
Dalam forum ini, Puan kembali menyerukan solusi damai melalui “Two-State Solution” dengan penetapan Al-Quds sebagai ibu kota Palestina. Ia menegaskan bahwa DPR RI akan terus mengawal isu ini di berbagai forum internasional seperti PUIC dan Inter-Parliamentary Union (IPU).
Selain aspek politik, Puan mendorong penguatan kerja sama Indonesia–Palestina di bidang ekonomi, pendidikan, dan pengembangan SDM. “Kita perlu membuka ruang lebih besar bagi kerja sama antar-masyarakat, termasuk di bidang pendidikan,” jelasnya.
Delegasi Palestina pun menyampaikan kekaguman atas komitmen lintas generasi dari Indonesia. Mereka mengingatkan bagaimana Presiden Sukarno dan Megawati Soekarnoputri konsisten mendukung Palestina.
“Hari ini mereka merasa sangat tersanjung bisa bertemu cucu Sukarno dan putri Megawati,” ungkap Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irine Yusiana.
Puan juga menggelar pertemuan bilateral dengan Wakil Ketua Parlemen Qatar, Hamda Bin Hassan. Keduanya membahas peluang kerja sama strategis, khususnya di bidang pertahanan seperti produksi alutsista dan pelatihan militer.
Puan menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan dan kolaborasi budaya antarnegara. “Penunjukan Indonesia sebagai partner country pada Year of Culture 2023 adalah tonggak penting. Mari lanjutkan warisan ini melalui program-program pemuda dan pelaku kreatif,” ujarnya.
Ia juga menyoroti keberadaan lebih dari 24 ribu WNI di Qatar, serta mendorong penguatan kerja sama tenaga kerja profesional yang lebih luas, dengan penekanan pada pelindungan hak-hak pekerja.
Delegasi dari Palestina dan Qatar sama-sama menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Konferensi PUIC ke-19 yang berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta, pada 12–15 Mei 2025. Meski pembukaan resmi dijadwalkan malam ini, rangkaian pertemuan penting telah dimulai sejak Senin (12/5).
Ketika ditanya soal kemungkinan Kongres digelar di Bali, Deddy hanya menjawab singkat.
Ada peluang PDI Perjuangan (PDIP) menggelar kongres seusai Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota Fraksi PDIP se-Indonesia yang berlangsung pada 30–31 Juli 2025 di Sanur, Bali.
Sekitar 3.200 peserta terdiri dari anggota DPR RI, DPRD fraksi PDIP dari seluruh Indonesia hadir, menjadikan acara ini salah satu konsolidasi internal terbesar partai.
KETUA DPR RI Puan Maharani merespons adanya transfer data pribadi WNI ke Amerika Serikat. Adapun, transfer data itu merupakan salah satu poin dalam kerangka kesepakatan dengan AS.
Puan Maharani merespons pernyataan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait PDIP dan Gerindra yang memiliki hubungan seperti kakak beradik.
Lebih dari Sejuta Sarjana Menganggur, Ketua DPR Puan Maharani Sistem Pendidikan dan Industri Belum Terkoneksi
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved