Dukung E-Voting Pemilu 2029, Komisi II: Bisa Atasi Praktik Manipulasi Suara

ANGGOTA Komisi II DPR RI Fraksi PKB Eka Widodo mendukung wacana penggunaan e-voting pada Pemilu 2029. Pria yang akrab disapa Edo itu mengungkapkan e-voting menjadi mekanisme pemilihan yang lebih aman, efektif dan adaptif di era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi digital saat ini.

Penerapan e-voting merupakan bagian dari keberhasilan program Making Indonesia 4.0 yang berorientasi pada pengembangan infrastruktur digital serta literasi digital yang dicanangkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2018. Dalam rangka menghadapi revolusi industri 4.0, berbagai sektor pemerintahan, termasuk penyelenggaraan pemilu harus adaptif berbasis digital.

Edo mengatakan penerapan e-voting dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pemilihan dengan mengurangi waktu penghitungan suara, serta meningkatkan transparansi karena memberikan akses real-time.

Baca juga : Bawaslu Tawarkan Tiga Varian Keserentakan Pemilu 2029

"Ini akan mengikis keruwetan dan praktik manipulasi suara yang menjadi problem pemilihan dari masa ke masa," ungkap Edo, melalui keterangannya, Kamis (8/5).

Selain itu, Edo menilai e-voting juga dapat mengurangi biaya pemilihan yang biasanya dikeluarkan untuk logistik dan penghitungan suara manual. Ia menyoroti selama ini pemilu di Indonesia sangat boros dan ditemukan kebocoran. Total anggaran Pemilu 2024 tercatat senilai Rp71,3 triliun ditambah dana PSU yang ditaksir Rp1 triliun.

"Anggaran ini naik 57,3% dibanding Pemilu serentak 2019 Rp45,3 triliun. Sebelumnya saya meminta BPK audit total namun belum menerima hasilnya," bebernyabebernya.

Baca juga : Rencana Pemilu Lewat E-Voting, Bawaslu Soroti Infrastruktur

Edo menilai Indonesia bisa belajar kepada negara-negara yang sukses menggelar pemilu dengan cara e-voting seperti Amerika Serikat, Australia, India, Brasil, dan Estonia.

Lebih lanjut, Ia mengatakan e-voting pada Pemilu 2029 tidak boleh ditawar-tawar. Pemilu yang akan datang akan diselenggarakan oleh keanggotaan KPU yang baru. DPR akan memastikan pengawalan rekruitmen dengan standar profesionalisme di bidang teknologi informasi.

"Kita akan kawal para penyelenggara pemilu mendatang adalah sosok-sosok yang menguasai beberapa aspek penting seperti keamanan sistem, privasi pemilih, dan aksesibilitas bagi semua pemilih, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau tidak familiar dengan teknologi," tegas Edo. (Faj/P-2)