Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tanggapan mengenai temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak memenuhi standar gizi dan justru berpotensi menjadi pemborosan anggaran.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, mengatakan adanya komposisi, metode klinis dan kualitas MBG yang berbeda-beda di setiap sekolah dan tidak sesuai dengan standar gizi, sebaiknya diperbaiki terlebih dulu oleh para ahli di bidangnya.
“Pengelolaan bahan baku MBG yang dinilai tidak sesuai dengan standar bahan baku, disampaikan saja dulu kepada pihak yang diberi tugas agar dapat diperbaiki sesuai dengan yang seharusnya,” kata Johanis kepada Media Indonesia, Rabu (30/4).
Johanis menekankan bahwa berbagai temuan terkait program MBG seperti distribusi, layanan dan pengawasan dinilai tidak transparan dan masih sangat karut-marut, harus dikonfirmasi terlebih dahulu secara jelas kepada berbagai pihak khususnya Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjadi leading sector pengelolaan.
Menurut dia, tidak semua temuan harus ditindak secara hukum menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
“Jangan kita langsung berpikir untuk melakukan proses hukum. Sedapat mungkin kita lakukan upaya pencegahan saja dulu karena menurut UU Tipikor, Pemberantasan Tipikor dapat dilakukan dengan cara pencegahan dan penindakan.”
Kalaupun ada hal-hal yang masih kurang dan belum sesuai standar, sambung Johanis, ICW harus memberikan masukan tersebut kepada pihak yang mendapat perintah dan tugas dari pemerintah agar dapat diperbaiki sesuai dengan standar seharusnya.
“Jika dikatakan bahwa MBG tidak sesuai dengan standar gizi, akan lebih tepat bila lembaga yang berkompeten dalam bidang Gizi yang melakukan penilaian tentang hal tersebut,” tukasnya.
Kendati demikian, KPK berkomitmen akan turut andil bilamana ada laporan dan bukti indikasi terkait penyalahgunaan anggaran dalam program BMG. Namun, lanjut Johanis, pihaknya meminta masyarakat juga mendukung dan mengwasi program MBG.
“Tujuan Program MBG ini sangat baik dan sangat bermanfaat bagi generasi muda bangsa kita ini, untuk itu kita perlu dukung,” tandasnya. (Dev/P-2)
KPK menjelaskan definisi gratifikasi terpenuhi jika bingkisan tersebut diberikan karena jabatan yang melekat pada ASN amupun penyelenggara negara tersebut.
Pemprov Jateng kembali mencatatkan prestasi dengan meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK akan mengumpulkan bukti dan keterangan saksi sebelum memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto kalah dalam gugatan praperadilan penetapan tersangka oleh KPK.
Komisi antirasuah berharap ekstradisi yang bersangkutan bisa segera dilaksanakan agar proses hukumnya yang tertunda di Indonesia bisa segera dirampungkan.
Tessa mengatakan, keterangan Dina penting untuk kebutuhan pemberkasan kasus. Karena tidak hadir, penyidik akan melakukan penjemputan paksa terhadapnya.
ICW menanggapi sejumlah pernyataan Mantan Mendikbud-Ristek, Nadiem Makarim terkait dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.
Nadiem Makarim menanggapi temuan ICW terkait penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dalam pengadaan laptop Chromebook
ICW juga menemukan bahwa rencana pengadaan laptop tidak tersedia dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).
Pelaporan LHKPN adalah wujud transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara
ICW menilai sewa jet pribadi oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU tidak menunjukkan kualitas yang baik dari penyelenggaraan pemilihan umum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved