Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
LEMBAGA antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita yang sebesar Rp500 juta dari operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Uang itu diminta dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Harjono Ponorogo Yunus Mahatma (YUM) sebanyak Rp1,5 miliar.
“Uang tunai sejumlah Rp500 juta diamankan oleh tim KPK sebagai barang bukti," kata Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (9/11).
Sugiri Sancoko meminta yang pada 3 November 2025 kemudian pada 6 November, ia kembali menagih uang tersebut. Namun, ia itu cair pada 7 November 2025. Direktur RSUD Dr. Harjono Yunus Mahatma meminta pegawai Bank Jatim untuk menarik uang sebesar Rp500 juta yang kini disita KPK.
Selain bupati Ponorogo, KPK menangkap 13 orang lain yang terlibat penyerahan uang itu termasuk Yuni Mahatma. Dari kasus dugaan suap jabatan dan proyek RSUD dr.Harjono Ponorogo, KPK telah menetapkan empat tersangka yakni Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko (SUG), Direktur RSUD Dr. Harjono Ponorogo Yunus Mahatma (YUM), Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Pramono (AGP), serta Sucipto (SC) selaku pihak swasta atau rekanan RSUD Ponorogo.
KPK membagi sejumlah klaster dalam kasus itu sebab ada suap soal jabatan, dan dugaan gratifikasi proyek di RSUD Dr.Harjono Ponorogo. Untuk klaster dugaan suap pengurusan jabatan, Sugiri Sancoko bersama Agus Pramono menerima suap. Sedangkan Yunus Mahatma merupakan oknum yang menyuap.
Lalu kasus suap proyek pekerjaan di RSUD Ponorogo, Sugiri Sancoko bersama Yunus Mahatma mernjadi penerima suap. Sementara Sucipto disebut menjadi orang yang memberi suap.
Tak hanya itu, Sugiri Sukoco juga diketahui terkandung kasus suap pemerintah kabupaten Ponorogo dengan tersangka pemberi suap Yunis Mahatma. (Ant/H-4)
KPK mendalami dugaan pemerasan dalam rekrutmen perangkat desa di Pati, termasuk perencanaan anggaran dan dugaan mahar jabatan. Empat tersangka ditetapkan.
KPK menyebut Komisi III DPR RI mendukung revisi UU Tipikor sebagai syarat aksesi Indonesia ke OECD, termasuk pengaturan suap pejabat publik asing dan pertanggungjawaban korporasi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku siap untuk mengusut dugaan praktik suap atau gratifikasi terkait penanganan warga negara asing (WNA) asal Singapura berinisial TCL.
Asep menduga emas lima kilo itu yang diklaim Linda telah disita KPK. Padahal, penyidik cuma mengambil dokumen dari tangan saksi itu.
Walaupun dalam sidang sebelumnya yang digelar pada 23 September 2025 atau percobaan pertama, majelis hakim memutuskan menolak permohonan praperadilan.
KPK menggeledah kantor serta rumah dinas Ketua dan Wakil Ketua PN Depok terkait kasus suap sengketa lahan. Penyidik menyita dokumen dan uang USD50 ribu.
OTT ini terjadi pada Kamis, 5 Februari 2026, malam. KPK menyita ratusan juta atas penangkapan ini.
Komisi Pemberantasan Korupsi kembali gelar OTT di Jakarta dan Kalimantan Selatan. Sejumlah pihak diamankan, kasus masih dalam pendalaman.
Siapa Sudewo? Simak profil Bupati Pati yang dilantik pada 2025, lengkap dengan biodata, karier politik, dan perjalanan menuju kursi kepala daerah.
KPK menggelar operasi tangkap tangan di Madiun dan menangkap 15 orang, termasuk Wali Kota Madiun. Sejumlah pihak dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.
Kejaksaan Agung dilaporkan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap empat orang, satu pejabat di Kejaksaan Negeri, dua orang pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta dan Setwan DPRD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved