Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
STAF Divisi Riset Indonesia Corruption Watch (ICW) Eva Nurcahyani menyoroti adanya distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan prajurit TNI. Ia mengatakan berdasarkan temuan di sejumlah sekolah, anggota TNI, yakni Babinsa terlibat pada awal pelaksanaan program MBG
“Di beberapa sekolah, di awal pertama kali implementasi MBG berlangsung, ternyata TNI-TNI atau biasa disebut kalau di wilayah Babinsa itu turun untuk mengawal implementasi MBG,” kata Eva, saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (29/4).
Menurut Eva, melibatkan TNI di program MBG membuat tidak adanya ruang pemisah antara ruang sipil dan militer. Ia mengatakan merujuk pada Konvensi Hak Anak, anak harus berada di lingkungan yang bebas dari intimidasi, termasuk tekanan psikologis yang bisa muncul dari kehadiran militer.
Eva menegaskan anak tidak boleh terlibat dalam aktivitas yang mengandung unsur militer, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip-prinsip perlindungan anak internasional.
“Ini jadi pertanyaan, bagaimana pemisahan antara kerja-kerja militer dengan ruang-ruang sipil?” pungkasnya. (Faj/P-2)
TNI dan Pemprov Riau menyerahkan bantuan berupa perlengkapan sekolah bagi siswa-siswi sekolah dasar di Aceh Utara.
Mandat tersebut juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
Dengan posisi yang masih berupa draf, pembahasan mendalam belum dapat dilakukan, apalagi untuk menentukan sikap politik lembaga legislatif.
Satgas TNI Komando Operasi (Koops) Habema berhasil menuntaskan operasi penyelamatan 18 karyawan PT Freeport Indonesia yang terisolasi selama tiga hari di Pos Tower 270, Distrik Tembagapura
Peserta juga mendapatkan pendalaman materi teknis sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing
Aturan tersebut wajib memiliki batasan yang jelas agar tidak mencederai hak asasi manusia (HAM).
ICW menilai wacana Pilkada dipilih DPRD tidak beralasan dan berpotensi mengancam demokrasi serta membuka kembali ruang politik transaksional.
Pemulihan aset negara bukan sekadar menyita lalu melelang. Terdapat proses panjang dan penuh kendala hukum yang harus dilalui aparat.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang memamerkan uang rampasan negara dan hasil denda administratif penyalahgunaan kawasan hutan.
KPK akan menelaah laporan ICW dan Kontras soal dugaan pemerasan oleh 14 orang bintara, dan 29 orang perwira Polri, dengan nilai mencapai Rp26,2 miliar selama 2020-2025
KPK memiliki mandat penuh berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a UU KPK untuk mengusut aparat penegak hukum (APH) yang melakukan korupsi.
Wana juga mengkritik keras langkah KPK yang cenderung menyerahkan berkas jaksa yang terjaring OTT kepada Kejaksaan Agung.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved