Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin mengecam penembakan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap rombongan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Papua.
Ia mengatakan pemerintah harus bertindak tegas karena hal ini mengancam lembaga negara yang tengah bertugas dalam misi kemanusiaan. "Ini jelas tindakan brutal yang mengancam kerja lembaga negara. Pemerintah harus bertindak tegas," ujar Hasanuddin melalui keterangan tertulis, Selasa (29/4).
Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan Komnas HAM sedang menjalankan tugas negara yang dilindungi undang-undang. Ia meminta TNI/Polri meningkatkan pengamanan dan melakukan langkah hukum tegas terhadap KKB yang telah membahayakan upaya penegakan hukum serta perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Papua.
“Serangan KKB tersebut bukan hanya serangan terhadap individu, namun juga terhadap wibawa negara. Kita tidak boleh membiarkan ini berulang. Perlindungan terhadap petugas negara, termasuk Komnas HAM, adalah prioritas,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya pendekatan yang komprehensif di Papua. Hasanuddin menilai gabungan pendekatan dari sisi keamanan, sosial, dan dialog, harus semakin dioptimalkan. "Tapi kekerasan bersenjata seperti yang dilakukan KKB harus dilawan secara tegas berdasarkan hukum," pungkas
Sebelumnya, Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey ditembaki KKB di Teluk Bintuni, Papua Barat, saat memantau operasi pencarian mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Iptu Tomi S Marbun yang hilang saat bertugas.
Peristiwa tersebut terjadi saat Frits dan rombongan turun ke sungai dengan maksud untuk mandi, cuci, kakus (MCK) di Kali Rawara, Kampung Meyah Lama, Distrik Moskona Barat, Teluk Bintuni pada Minggu, (27/4) sekitar pukul 07.10 WIT. Para anggota KKB melepaskan tembakan dari seberang Kali Rawara.
Pelaku melepaskan tembakan sebanyak 4 kali saat Frits sedang berada di sungai didampingi 4 personel kepolisian. Beruntung, tidak ada korban dalam insiden tersebut.
Adapun, Komnas HAM Perwakilan Papua dilibatkan dalam operasi pencarian Iptu Tomi S Marbun yang sudah hilang 4 bulan lamanya. Frits dan rombongan diundang Polda Papua Barat ikut bersama personel gabungan dalam misi kemanusiaan itu.
Iptu Tomi diduga hanyut di sekitar lokasi tersebut saat mengejar anggota KKB pada 18 Desember 2024. Iptu Tomi saat itu memimpin operasi penangkapan anggota KKB bernama Marthen Aikingking. (Faj/P-2)
Selama ini, sektor pertanian di Papua terbebani oleh ongkos pengiriman pupuk yang sangat mahal.
POLRES Mamberamo Raya menangani peristiwa kecelakaan lalu lintas sungai yang terjadi di Sungai Mamberamo dan mengakibatkan tiga orang warga dilaporkan hilang terbawa arus, Jumat (16/1).
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Kondisi ini dipicu oleh aktivitas Bibit Siklon Tropis 91W dan penguatan Monsun Asia yang meningkatkan potensi hujan lebat disertai angin kencang di jalur Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara.
Sepanjang tahun 2025, Kepolisian Daerah Papua mencatat 104 aksi kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), dengan korban 94 orang meninggal dunia.
Papua merupakan tanah yang sarat dengan nilai-nilai kedamaian
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menegaskan bahwa sinergi antarlembaga merupakan kunci utama agar setiap kasus yang menimpa insan pers dapat diselesaikan secara berkeadilan.
Komnas HAM memastikan penilaian kepatuhan HAM ini akan diperluas ke berbagai wilayah lainnya guna memperkuat akuntabilitas nasional.
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan pada Senin pagi ini, ada 60 perwakilan keluarga korban yang mengadukan dugaan penyiksaan itu ke pihaknya.
Anis menyebut bahwa penilaian tersebut menggunakan indikator internasional PBB yang telah disesuaikan dengan konteks Indonesia dengan menggunakan 4 pendekatan hak.
SETIAP tanggal 10 Desember, dunia memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai momentum refleksi dan penguatan komitmen terhadap martabat manusia.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengingatkan adanya berbagai potensi pelanggaran HAM dalam implementasi KUHAP
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved