Legislator: Kejahatan KKB di Papua tidak Boleh Dibiarkan Terus Terjadi

WAKIL Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira menyoroti kejahatan yang terus dilakukan oleh kekerasan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Ia berharap aparat penegak hukum bersama Pemerintah segera menyelesaikan konflik kemanusiaan di Tanah Papua sehingga Hak Asasi Manusia (HAM) warga di sana dapat terpenuhi.

“Kejahatan yang dilakukan KKB tidak boleh dibiarkan terus menerus terjadi. Negara harus menjamin masyarakat di Papua bisa hidup dengan tenang dan damai yang menjadi hak mereka,” kata Andreas Hugo Pareira dalam rilisnya yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (16/4).

Andreas pun menyatakan keprihatinan mendalam atas insiden tragis yang dilakukan KKB baru-baru ini di mana 12 pendulang emas yang meninggal dunia akibat kekejian KKB. Peristiwa tersebut tak berselang lama usai KKB menembak 6 guru dan tenaga kesehatan hingga tewas.

Baca juga : PGI Kecam Kekerasan terhadap Nakes di Papua

Menurut Andreas, tragedi di Yahukimo belakangan ini harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera hadir dalam melindungi hak asasi manusia di tanah Papua.

"Peristiwa memilukan ini tentu kembali menggugah kesadaran kita bersama bahwa perlindungan HAM harus menjadi prioritas utama, di manapun dan kepada siapapun, termasuk di Papua yang adalah bagian dari NKRI,” katanya. 

Seperti diketahui, sebanyak 11 orang tewas dibunuh dan 2 lainnya disandera KKB di area pendulangan Lokasi 22 dan Muara Kum Kabupaten Yahukimo pada 6-7 April lalu. Atas peristiwa itu, polisi mengerahkan tim untuk memburu pelaku pembunuhan terhadap 11 warga sipil pendulang emas tersebut. Diduga kuat pelaku adalah KKB yang menamakan dirinya sebagai Kodap XVI Yahukimo dan Kodap III Ndugama.

Baca juga : Pengamat Sebut Pembunuhan Pendulang Emas di Yahukimo Akibat Ketidakadilan Sumber Daya Alam

Sementara sebanyak 35 orang penambang lainnya berhasil mengungsi dan kini berada dalam pengamanan aparat TNI-Polri di Kampung Mabul, Distrik Korowai, Kabupaten Asmat. Sedangkan, delapan orang lainnya dilaporkan terpisah dari rombongan dan belum diketahui keberadaannya.

"Para korban dalam peristiwa ini adalah masyarakat sipil yang tengah berjuang mencari penghidupan. Mereka bukan bagian dari kelompok bersenjata, melainkan warga biasa yang berharap akan masa depan yang lebih baik," sebut Andreas.

Pimpinan Komisi HAM DPR itu pun mengatakan, aksi kekerasan yang merenggut nyawa masyarakat sipil di Papua ini merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Baca juga : Cegah Kekerasan, Imparsial Minta Polri Segera Realisasikan Penggunaan Body Cam pada Anggota Saat Bertugas

Untuk itu, Andreas meminta agar aparat keamanan dan pemerintah bisa segera mengakhiri kekerasan di Papua.

"Kekerasan terhadap warga sipil, terlebih di daerah konflik, tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa. Ini merupakan ujian bagi negara dalam menjalankan mandatnya untuk melindungi setiap warga tanpa kecuali, termasuk di wilayah yang penuh tantangan seperti Papua," tuturnya.

Andreas menegaskan negara tidak hanya dituntut untuk hadir secara reaktif dalam penanganan pasca-kejadian, namun juga harus secara proaktif membangun sistem perlindungan, dan pendekatan sosial. Kemudian melalui penguatan kehadiran negara dengan pembangunan yang adil dan bermartabat.

Baca juga : Kapolri dan Komnas HAM Didesak Usut Tuntas Penembakan Yan Christian Warinussy

"Termasuk perlindungan yang sama untuk masyarakat di Papua, baik pendatang maupun orang asli Papua," ungkap Andreas.

"Masyarakat yang ada di Papua harus mendapat fasilitas yang sama dengan orang kota. Selain hak keamanan dan kenyamanan dalam hidup, juga termasuk pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraannya," sambungnya.

Meski demikian, Andreas tetap mengapresiasi pemerintah dan aparat keamanan yang telah menunjukkan langkah cepat dalam proses identifikasi serta evakuasi korban.

"Tentunya berbagai upaya yang dilakukan aparat keamanan dan Pemerintah patut diapresiasi. Namun, tragedi ini harus menjadi refleksi bersama bahwa perlindungan HAM di Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif," jelas Andreas.

"Sinergi antara penguatan keamanan, pendekatan dialog, pemberdayaan ekonomi lokal, dan perlindungan hak sipil juga harus dilakukan secara menyeluruh," imbuhnya.

Di sisi lain, Andreas mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dalam mendukung perdamaian dan keadilan di Papua. Menurutnya, semua pihak baik di pusat maupun daerah, sipil maupun militer perlu memperkuat kerja sama dalam menciptakan Papua yang damai, aman, dan manusiawi bagi seluruh rakyatnya.

"Kekerasan bukanlah jalan keluar. Keadilan, dialog, dan kesejahteraan adalah kunci untuk membangun Papua yang harmonis dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," pungkasnya. (Faj/M-3)