Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
LEMBAGA pemantau hak asasi manusia (HAM), Imparsial, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera merealisasikan ide penggunaan body cam atau kamera tubuh pada anggota Polri ketika bertugas. Hal ini dilakukan untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan tugas Polri.
"(Body cam) diperlukan sebagai deterrence guna mencegah pelanggaran, termasuk penggunaan kekuatan berlebihan,” kata Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra, Selasa (10/12).
Meski reformasi polisi pasca-1998 telah menghasilkan sejumlah capaian positif, seperti pemisahan TNI/Polri dan pembentukan lembaga pengawas, namun sejumlah agenda reformasi yang tersisa masih belum terlaksana, salah satunya mengentaskan kultur kekerasan di tubuh kepolisian.
Diketahui, belum lama ini masyarakat dikejutkan dengan berbagai kekerasan yang melibatkan anggota kepolisian, mulai dari kasus penembakan di Semarang hingga penembakan warga sipil di Lampung Timur. Kedua peristiwa tersebut menimbulkan tewasnya dua warga sipil.
"Menjelang hari HAM saja, Imparsial mencatat ada dua peristiwa excessive use of force yang menjadi perhatian publik, yaitu kasus penembakan di Semarang dan di Lampung Timur," ujarnya.
Oleh karena itu, menurut Ardi, pimpinan Polri harus mengubah kultur kekerasan itu di tubuh kepolisian.
"Pada titik ini, dalam jangka pendek, Kapolri harus menindak tegas dan mengusut pidana para pelaku secara transparan dan akuntabel," ucapnya.
Selain itu, Ardi mengatakan, Kapolri juga harus melakukan evaluasi terhadap seluruh izin penggunaan senjata api oleh anggota Polri. Evaluasi tersebut dapat berupa tes mental dan psikologi ulang yang dilakukan secara berkala kepada seluruh anggota kepolisian tanpa terkecuali.
"Hasil tes mental dan psikologi yang dilakukan tersebut harus dijadikan dasar apakah anggota kepolisian tersebut diperkenankan menggunakan senjata api atau tidak," tuturnya. (Fik/M-3)
WAKIL Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto Sipin menegaskan penolakan terhadap hukuman mati dengan menempatkan isu tersebut dalam kerangka hak hidup.
Usman Hamid, menilai kasus kekerasan Brimob di Tual mencerminkan lemahnya akuntabilitas dan pengawasan di tubuh Polri.
Transparansi digital melalui media sosial membuat kasus-kasus tersebut kini lebih mudah terungkap ke permukaan.
Amnesty International Indonesia menilai kematian pelajar 14 tahun di Tual, Maluku, memperpanjang dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat dan mendesak reformasi struktural Polri.
Pasukan Israel tangkap 100 lebih warga Palestina sejak awal Ramadan di Tepi Barat. Penangkapan diwarnai kekerasan, sabotase rumah, dan penyitaan aset warga sipil.
Rancangan Perpres pelibatan TNI dalam terorisme inkonstitusional dan berisiko langgar HAM.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved