Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
Masyarakat sipil mendesak Kapolri Listyo Sigit Prabowo memberi atensi serius atas kasus penembakan pembela hak asasi manusia (HAM) Yan Christian Warinussy. Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mengatakan Kapolda Papua Barat beserta jajarannya semestinya dapat mengusut tuntas peristiwa tersebut.
"Selain itu, Komnas HAM juga penting untuk melakukan penyelidikan tersendiri terhadap serangan pembela ham yang selama ini terjadi di Papua," ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (19/7).
Menurut Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M Isnur peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua berlangsung secara sistematis, berulang dan meluas serta dilakukan dengan pola yang sama. Oleh karena itu, koalisi masyarakat sipil untuk reformasi hukum juga mendesak Komnas HAM membentuk Tim Pencari Fakta.
Baca juga : Awal Tahun, Situasi HAM di Papua Belum Membaik
"Tim pencari fakta yang bekerja secara independen dan transparan harus menyelidiki semua serangan pembela HAM di Papua," ujar Isnur.
Berdasarkan informasi dari Manokwari, Papua, yang dihimpun Koalisi, diketahui telah terjadi penembakan terhadap Yan Christian Warinussy, Direktur Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH). Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, 17 Juli 2024, sekitar Pukul 16.00 WIT.
Kejadian bermula ketika Yan Christian Warinussy keluar dari Bank Mandiri. Ia kemudian ditembak orang tidak dikenal. Pelaku mengendarai Mobil Avanza berwarna Hitam dan berhasil melarikan diri. Tembakan tersebut mengenai dada Yan Christian Warinussy dan saat ini sedang mendapatkan penanganan medis di RSUD Manokwari.
Baca juga : Kerusuhan Wamena, Komnas HAM Minta Pemerintah Pusat dan Daerah Aktif Selesaikan Masalah
"Koalisi menilai kejadian tersebut merupakan serangan serius terhadap Pembela HAM. Kejadian ini tidak dapat dipisahkan dari absennya negara melindungi Pembela HAM di Indonesia," tegas Peneliti Imparsial Hussein Ahmad.
Berdasarkan Data yang dihimpun oleh Amnesty International Indonesia (AII) pada 2023, serangan terhadap Pembela HAM di Papua merupakan yang terbanyak, yakni 103 orang.
Berdasarkan catatan Aliansi Demokrasi untuk Papua (AIDP) setidaknya terdapat 4 (empat) kasus serangan terhadap Pembela HAM yang meliputi serangan fisik dan non fisik seperti terhadap Anum Siregar, (Alm) Yuliana Yabandabra, Victor Mambor, dan Theo Hesegem. Menurut Direktur AIDP Anum Siregar serangan-serangan tersebut tidak pernah diungkap secara serius oleh Kepolisian, bahkan tidak jarang terdapat beberapa laporan serangan Pembela HAM yang dihentikan penyidikannya. (Z-11)
Pesawat Smart Air ditembak KKB saat mendarat di Karowai, Boven Digoel, Papua Selatan. Pilot dan kopilot dilaporkan tewas, sementara kondisi 13 penumpang masih belum dipastikan.
Polri menerjunkan tim ke Boven Digoel, Papua Selatan, untuk menyelidiki penembakan pesawat Smart Air PK-SNR. Operasi Damai Cartenz 2026 dikerahkan ke lokasi.
Pesawat Smart Air PKS-NR ditembak saat mendarat di Bandara Koroway, Boven Digoel, Papua Selatan. Pilot dan kopilot dilaporkan tewas akibat serangan yang diduga dilakukan KKB.
Pesawat perintis PK-SNR ditembak sesaat setelah mendarat di Bandara Koroway Batu, Boven Digoel. Dua pilot tewas, penumpang selamat.
Melalui perpaduan musikal dan petualangan, film Teman Tegar: Maira–Whisper from Papua membawa misi besar: membangun kesadaran manusia akan relasinya dengan alam.
UNICEF memberikan apresiasi tinggi atas komitmen kepemimpinan Indonesia dalam membangun kualitas generasi masa depan melalui penguatan gizi ibu dan anak.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo takziah ke kediaman mendiang Meriyati Hoegeng atau Eyang Meri Hoegeng Imam Santoso, istri dari mantan Kapolri ke-5 Jenderal Polisi Hoegeng.
Substansi utama pernyataan Kapolri adalah menjaga desain ketatanegaraan yang telah diatur undang-undang.
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved