Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
Masyarakat sipil mendesak Kapolri Listyo Sigit Prabowo memberi atensi serius atas kasus penembakan pembela hak asasi manusia (HAM) Yan Christian Warinussy. Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mengatakan Kapolda Papua Barat beserta jajarannya semestinya dapat mengusut tuntas peristiwa tersebut.
"Selain itu, Komnas HAM juga penting untuk melakukan penyelidikan tersendiri terhadap serangan pembela ham yang selama ini terjadi di Papua," ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (19/7).
Menurut Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M Isnur peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua berlangsung secara sistematis, berulang dan meluas serta dilakukan dengan pola yang sama. Oleh karena itu, koalisi masyarakat sipil untuk reformasi hukum juga mendesak Komnas HAM membentuk Tim Pencari Fakta.
Baca juga : Awal Tahun, Situasi HAM di Papua Belum Membaik
"Tim pencari fakta yang bekerja secara independen dan transparan harus menyelidiki semua serangan pembela HAM di Papua," ujar Isnur.
Berdasarkan informasi dari Manokwari, Papua, yang dihimpun Koalisi, diketahui telah terjadi penembakan terhadap Yan Christian Warinussy, Direktur Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH). Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, 17 Juli 2024, sekitar Pukul 16.00 WIT.
Kejadian bermula ketika Yan Christian Warinussy keluar dari Bank Mandiri. Ia kemudian ditembak orang tidak dikenal. Pelaku mengendarai Mobil Avanza berwarna Hitam dan berhasil melarikan diri. Tembakan tersebut mengenai dada Yan Christian Warinussy dan saat ini sedang mendapatkan penanganan medis di RSUD Manokwari.
Baca juga : Kerusuhan Wamena, Komnas HAM Minta Pemerintah Pusat dan Daerah Aktif Selesaikan Masalah
"Koalisi menilai kejadian tersebut merupakan serangan serius terhadap Pembela HAM. Kejadian ini tidak dapat dipisahkan dari absennya negara melindungi Pembela HAM di Indonesia," tegas Peneliti Imparsial Hussein Ahmad.
Berdasarkan Data yang dihimpun oleh Amnesty International Indonesia (AII) pada 2023, serangan terhadap Pembela HAM di Papua merupakan yang terbanyak, yakni 103 orang.
Berdasarkan catatan Aliansi Demokrasi untuk Papua (AIDP) setidaknya terdapat 4 (empat) kasus serangan terhadap Pembela HAM yang meliputi serangan fisik dan non fisik seperti terhadap Anum Siregar, (Alm) Yuliana Yabandabra, Victor Mambor, dan Theo Hesegem. Menurut Direktur AIDP Anum Siregar serangan-serangan tersebut tidak pernah diungkap secara serius oleh Kepolisian, bahkan tidak jarang terdapat beberapa laporan serangan Pembela HAM yang dihentikan penyidikannya. (Z-11)
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya analisis dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.
Papua Connection menyerukan penghentian kekerasan bersenjata di Tanah Papua, khususnya yang menyasar warga sipil, guru, dan tenaga kesehatan.
Insiden penyerangan terjadi di Pos Pengamanan PT Kristal Kilometer 38, Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire.
KAPOLRES Nabire AKBP Samuel Tatiratu, mengatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Aibon Kogoya menyerang pos milik PT Kristalin yang berlokasi di Makimi, Kabupaten Nabire.
Agenda utama pertemuan adalah pembahasan pengembangan, hilirisasi, serta potensi ekspor komoditas kakao Papua ke pasar global.
Penanganan kasus dipastikan berjalan paralel, baik dari sisi tindak pidana umum maupun pelanggaran kode etik profesi Polri.
Kapolri menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik Korps Brimob Polri.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan anggota Brimob berinisial Bripda MS
Polri akan menangani secara transparan kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota Brimob, Bripka MS, terhadap dua pelajar di Tual, Maluku
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri akan menangani kasus Bripka MS yang diduga menganiaya dua pelajar di Maluku Tenggara hingga satu tewas secara transparan dan akuntabel.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kembali proses hukum kerusuhan Agustus 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved