Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Masyarakat sipil mendesak Kapolri Listyo Sigit Prabowo memberi atensi serius atas kasus penembakan pembela hak asasi manusia (HAM) Yan Christian Warinussy. Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mengatakan Kapolda Papua Barat beserta jajarannya semestinya dapat mengusut tuntas peristiwa tersebut.
"Selain itu, Komnas HAM juga penting untuk melakukan penyelidikan tersendiri terhadap serangan pembela ham yang selama ini terjadi di Papua," ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (19/7).
Menurut Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M Isnur peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua berlangsung secara sistematis, berulang dan meluas serta dilakukan dengan pola yang sama. Oleh karena itu, koalisi masyarakat sipil untuk reformasi hukum juga mendesak Komnas HAM membentuk Tim Pencari Fakta.
Baca juga : Awal Tahun, Situasi HAM di Papua Belum Membaik
"Tim pencari fakta yang bekerja secara independen dan transparan harus menyelidiki semua serangan pembela HAM di Papua," ujar Isnur.
Berdasarkan informasi dari Manokwari, Papua, yang dihimpun Koalisi, diketahui telah terjadi penembakan terhadap Yan Christian Warinussy, Direktur Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH). Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, 17 Juli 2024, sekitar Pukul 16.00 WIT.
Kejadian bermula ketika Yan Christian Warinussy keluar dari Bank Mandiri. Ia kemudian ditembak orang tidak dikenal. Pelaku mengendarai Mobil Avanza berwarna Hitam dan berhasil melarikan diri. Tembakan tersebut mengenai dada Yan Christian Warinussy dan saat ini sedang mendapatkan penanganan medis di RSUD Manokwari.
Baca juga : Kerusuhan Wamena, Komnas HAM Minta Pemerintah Pusat dan Daerah Aktif Selesaikan Masalah
"Koalisi menilai kejadian tersebut merupakan serangan serius terhadap Pembela HAM. Kejadian ini tidak dapat dipisahkan dari absennya negara melindungi Pembela HAM di Indonesia," tegas Peneliti Imparsial Hussein Ahmad.
Berdasarkan Data yang dihimpun oleh Amnesty International Indonesia (AII) pada 2023, serangan terhadap Pembela HAM di Papua merupakan yang terbanyak, yakni 103 orang.
Berdasarkan catatan Aliansi Demokrasi untuk Papua (AIDP) setidaknya terdapat 4 (empat) kasus serangan terhadap Pembela HAM yang meliputi serangan fisik dan non fisik seperti terhadap Anum Siregar, (Alm) Yuliana Yabandabra, Victor Mambor, dan Theo Hesegem. Menurut Direktur AIDP Anum Siregar serangan-serangan tersebut tidak pernah diungkap secara serius oleh Kepolisian, bahkan tidak jarang terdapat beberapa laporan serangan Pembela HAM yang dihentikan penyidikannya. (Z-11)
ANGGOTA Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas Mandenas, menyoroti masih maraknya tambang ilegal di Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Barat.
TNI mengerahkan sejumlah Helikopter Caracal untuk menjemput mereka beserta orang tuanya yang tinggal di pelosok, pedalaman hutan dan pegunungan yang sulit dijangkau.
Dengan meningkatnya kapasitas penyaluran kredit yang terjamin, peluang ekonomi masyarakat Papua pun terbuka lebih luas.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
KETUA Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempur Papua, Panji Agung Mangkunegoro menuding aparat kepolisian melakukan penganiayaan terhadap dirinya saat aksi di Bandara Sentani, Papua
Para peserta merupakan mahasiswa baru yang diterima melalui jalur kerja sama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi, Papua Selatan dan UNJ.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Komjen Pol. (Purn) Ahmad Dofiri yang resmi memasuki masa purnatugas.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara pelantikan dan serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat utama Mabes Polri serta Kapolda, Selasa (19/8),
Kapolri juga akan melantik Kapolda Sulawesi Barat (Sulbar) Irjen Adi Deriyan Jayamarta.
Dari potensi 5 juta hektare lahan sawit bermasalah, pemerintah telah memverifikasi pelanggaran di 3,7 juta hektare dan menguasai kembali 3,1 juta hektare.
Sejumlah langkah strategis yang dilaksanakan oleh Polri, TNI, BNPB, BMKG, instansi terkait, relawan dan elemen masyarakat, khususnya di Kalbar sudah berjalan baik dan kompak.
Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menepis isu yang menyebut dirinya mundur dari Polri setelah dimutasi menjadi Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri. I
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved