Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
KETUA Gerakan Pemuda Dayak (Gerdayak) Barito Utara, Surya Baya, menilai pelaksanaan Pilkada 2024 di Barito Utara, Kalimantan Tengah, telah berjalan dengan lancar.
"Cukup lancar. menurut saya, pelaksanaan Pilkada lancar saja kok," kata Surya Baya, Selasa (11/2).
Ia juga melihat institusi penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, sudah bekerja sesuai aturan.
"Alhamdulillah setelah kita tahu persis, mereka (KPU dan Bawaslu) sudah on the track, atau sesuai aturan," terangnya.
Dalam pengamatannya, kondisi masyarakat ketika Pilkada memang cukup terbelah karena adanya dua Pasangan Calon (Paslon).
"Kondisi masyarakat memang terbelah dukungan, ada yang ke 01 atau 02," jelasnya.
Tokoh Dayak ITU mengaku, mengetahui betul permasalahan yang menjadi sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK), khususnya terkait TPS 04 Desa Malawaken, Kec. Teweh Baru.
Menurutnya, sengketa di TPS 04 Malawaken ini terlalu dibuat-buat. Karena kenyatannya sudah selesai di lapangan.
"Masalah di TPS 04 (Malawaken) itu sebenarnya sudah selesai, KPU sudah memverifikasinya. Mereka hanya tidak membawa KTP saja, tetapi membawa kartu undangan, yang mana itu dibuat dasarnya KTP," terangnya.
"Mereka itu juga dikenal (oleh KPPS) karena memang tinggal di kampung," sambungnya.
Oleh karena itu, Surya Baya berharap putusan MK akan turut memperhatikan kondisi masyarakat. Ia tidak mengharapkan adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena potensi konfliknya cukup besar.
"Konflik horizontal itu sangat mungkin terjadi pada sesama masyarakat. Saya juga tidak yakin dengan keamanan di lapangan (bukan Saya tidak percaya atau mengecilkan pihak keamanan) katanya.
Di sisi lain, dia juga tidak yakin penyelenggaran PSU nanti bisa lebih baik dari pemungutan suara sebelumnya.
"Siapa yang menjamin pelaksanaan PSU itu akan jurdil. Karena yang memaksa PSU ini Paslon Nomor Urut 02. Apakah akan lebih baik dari sebelumnya, apa pasti jurdil?" pungkasnya.
Pilkada di Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, diikuti dua Pasangan Calon, Yaitu Pasangan Nomor Urut 01 Gogo Purman Jaya - Hendro Nakalelo dan Paslon Nomor Urut 02 Akhmad Gunadi Nadalsyah -Sastra Jaya.
Dalam hasil kontestasi Pilkada Barito Utara, Pasangan Nomor Urut 01 Gogo Purman Jaya - Hendro Nakalelo menang 8 (delapan) suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 02 Akhmad Gunadi Nadalsyah - Sastra Jaya.
Menurut Surya Baya, kemenangan delapan suara tersebut adalah betul-betul hasil perjuangan tim bukan hasil kecurangan,
Surya Baya tetap percaya dan sangat meyakini bahwa Hakim MK yang memutus sengketa hasil pilkada Barito Utara ini tentu lebih mempertimbangkan secara obyektif, komprehensif, masih punya integritas dan berlandaskan keadilan. (Z-1)
KPU RI telah membahas dan menyiapkan rancangan serta jadwal tahapan PSU yang akan segera ditetapkan KPU Kabupaten Barito Utara.
MK dalam mengusut perselisihan hasil Pilkada PSU Barito Utara telah menggunakan pendekatan model baru secara kualitas.
Bawaslu tak dapat lagi mengusut kasus politik uang yang terjadi saat di luar tahapan PSU Pilkada Barito Utara 2024
Sebagian masyarakat juga menginginkan agar ada pelaku lain yang diproses hukum.
Bawaslu tetap menghormati sepenuhnya tafsir konstitusional yang digunakan MK dalam menilai unsur pelanggaran masif secara lebih substantif dan kualitatif.
Putusan MK menekankan ketidakmampuan Bawaslu Kalimantan Tengah untuk menggunakan kewenangannya secara optimal dan kontekstual.
Faktor pertama kenaikan PBB adalah semakin tidak terbendungnya pola politik transaksional dan politik berbiaya tinggi dalam Pilkada langsung.
Selama Pilkada 2024, TVRI menayangkan sebanyak 439 debat mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
KOMITE Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia) menolak wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD
Titi Anggraini menyebut pilkada lewat DPRD tidak relevan lagi membedakan rezim Pilkada dan Pemilu setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi atau MK
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya jauh lebih dulu mengusulkan agar bupati dan walikota dipilih oleh DPRD
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved