Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KETUA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mendorong SUHAKAM alias 'Komnas HAM' Malaysia segera melakukan inevestigasi atas kasus penembakan pekerja migran Indonesia (PMI) di Selangor beberapa waktu lalu. Kedua lembaga itu selama ini dinilai memiliki hubungan kerja sama yang baik dan tergabung dalam Forum Komnas HAM Asia Tenggara (SEANF).
"Komnas HAM akan mendorong SUHAKAM untuk melakukan investigasi atas peristiwa penembakan tersebut secara independen dan transparan serta mendorong proses penegakan hukum yang berperspektif HAM," katanya lewat keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia, Sabtu (1/2).
Menurut Atnike, pihaknya dan SUHAKAM selama ini membangun kerja sama di berbagai bidang, misalnya berbagi informasi dan praktik baik mengenai kasus-kasus HAM yang menjadi atensi atau sedang ditangani oleh kedua instansi masing-masing, dengan tetap menghormati kedaulatan, yurisdiksi, dan kewenangan.
Sejauh ini, Atnike mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri serta Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk pengiriman Nota Diplomatik kepada pemerintah Malaysia.
Selain itu, koordinasi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) juga dilakukan guna memperkuat tata kelola perlindungan PMI. Komnas HAM, sambungnya, mendorong agar pemerintah melakukan upaya perlindungan bagi lima PMI yang menjadi korban penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia.
"Pemerintah Indonesia juga harus memastikan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM terhadap PMI sebagaimana dijamin dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggoa Keluarganya yang sudah diratifikasi sejak 2012," tandas Atnike. (Tri/J-2)
PEKERJA migran Indonesia memiliki potensi besar untuk berinvestasi dan memulai usaha.
Lebih dari 80 peserta, sebagian besar merupakan pekerja sektor informal, antusias mengikuti program pemberdayaan pekerja migran Indonesia.
Program 20.000 rumah subsidi untuk pekerja migran Indonesia (PMI) akan menyasar daerah-daerah yang menjadi kantong PMI.
Kegiatan ini berfokus pada sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya lingkungan rumah sehat bagi para pekerja migran Indonesia.
Banyak modus operandi TPPO yang melakukan promosi dan perekrutan pekerja migran ilegal melalui dunia maya.
INDONESIA akan mengoptimalkan penempatan pekerja migran Indonesia di sektor hospitality dan kapal pesiar.
KOMNAS HAM menilai penambangan nikel di enam pulau di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, seharusnya tidak dilakukan. Mengingat, keenam pulau tersebut berada di pulau kecil.
Enam pulau tersebut masuk dalam kategori pulau-pulau kecil yang seharusnya tidak digunakan untuk aktivitas pertambangan
KETUA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah mengatakan aktivitas tambang nikel Raja Ampat, Papua, telah menimbulkan pelanggaran HAM.
Komnas HAM mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera menuntaskan 13 kasus pelanggaran HAM berat
KABAR dari Jawa Barat itu, yang programnya sudah berjalan hampir sebulan lamanya, seperti gemerisik yang tak sedap di tengah khidmatnya dunia pendidikan
Komnas HAM mengeluarkan sejumlah rekomendasi penting menyusul peristiwa ledakan amunisi TNI di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved