Konflik Timur Tengah Memanas, Pemerintah Terus Pantau Kondisi Pekerja Migran Asal Jateng

GUBERNUR Ahmad Luthfi bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) terus memantau kondisi pekerja migran Indonesia dari Jawa Tengah, yang berada di kawasan Timur Tengah. 

Pantauan secara intensif tersebut dilakukan menyusul eskalasi konflik di wilayah tersebut dalam beberapa waktu terakhir.

Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Dzulfikar Ahmad Tawalla mengatakan, komunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di wilayah negara Timur Tengah sudah dilakukan sejak hari pertama kondisi geopolitik di sana memanas.

Baca juga : Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Timur Tengah harus Jadi Prioritas Nasional

"Kita sudah lakukan komunikasi, kita pantau terus pergerakannya," katanya usai bertemu Ahmad Luthfi di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (5/6)..

Selain itu, nomor hotline juga sudah disebar di kalangan pekerja migran dan warga Indonesia yang sedang berada di wilayah Timur Tengah. Nomor tersebut dapat dihubungi sewaktu-waktu oleh para pekerja migran Indonesia (PMI).

"Prinsipnya, negara selalu hadir dalam setiap perubahan eskalasi yang ada di Timur Tengah," jelasnya.

Baca juga : Pekerja Migran di Timur Tengah Terancam, Migrant Care Buka Posko Darurat

Disinggung terkait apakah ada warga asal Jawa Tengah maupun Indonesia yang terjebak di sekitar wilayah konflik, Dzulfikar belum dapat memastikan. Sebab, saat ini masih dilakukan pendataan dan menunggu laporan dari para pekerja migran di Timur Tengah.

"Sekarang ini kan selain pekerja migran, ada juga jemaah umrah. Sejauh ini ya, kalau kita lihat komposisinya pasti sejauh ini aman terkendali," ujarnya.

Sementara itu, selama pertemuan dengan Wakil Menteri P2MI, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk ikut menjaga dan menjamin keamanan dan keselamatan pekerja migran Indonesia, khususnya yang berasal dari Jawa Tengah.

Pemantauan yang dilakukan saat ini merupakan salah satu bentuk komitmen tersebut. Bahkan jika situasi mendesak, Pemprov Jateng siap mengambil langkah untuk memulangkan warganya. Tentu saja berkolaborasi dengan KP2MI dan Kementerian Luar Negeri.

Selain terkait dampak eskalasi konflik, pantauan dan upaya perlindungan kepada pekerja migran asal Jawa Tengah juga terus dilakukan. Misalnya, ketika ada pekerja migran yang terkena masalah atau berangkat tidak sesuai prosedur, Pemprov Jateng langsung berkoordinasi untuk upaya pemulangan. Sebagaimana dilakukan belum lama ini terhadap belasan orang dari total sekitar 50an PMI yang bermasalah di negara tempat bekerja.

"Kalau perlu kami pulangkan, maka akan kami lakukan," ujar Ahmad Luthfi saat berdialog dengan Dzulfikar. (E-4)