Penembakan Pekerja Migran di Malaysia Kerap Terjadi, tidak Ada Tindakan Hukum Tegas

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyatakan insiden penembakan terhadap pekerja migran Indonesia yang terjadi di Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia pada Jumat, 24 Januari lalu, bukan kali pertama terjadi. 

Baca juga : Pengakuan WNI Korban Penembakan di Malaysia soal tak Melawan Harus Berkekuatan Hukum

“Penembakan ini bukan peristiwa yang pertama, beberapa tahun yang lalu Komnas HAM mendapatkan laporan terkait kasus penembakan terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia yang diduga merupakan extra judicial killing atau pembunuhan di luar mekanisme peradilan dan dugaan penggunaan kekuatan berlebih oleh aparat,” kata Komisioner Komnas HAM. Anis Hidayah kepada Media Indonesia di Jakarta pada Kamis (30/1). 

Selain itu, Anis menjelaskan bahwa Malaysia merupakan negara paling banyak yang dilaporkan kepada Komnas HAM terkait dengan negara penempatan pekerja migran atas kasus-kasus pelanggaran HAM yang dialami oleh para pekerja migran Indonesia.

“Apakah itu kasus-kasus TPPO maupun pelanggaran hak-hak yang selama ini dialami oleh para pekerja migran Indonesia dan atas situasi menembakkan terhadap pekerja migran yang saat ini sedang menjadi perbincangan publik,” jelas Anis. 

Baca juga : Penembakan 5 PMI oleh Aparat Malaysia Harus Jadi Bahan Evaluasi

Komnas HAM juga mencatat banyak kasus pelanggaran HAM terhadap pekerja migran di Malaysia yang penyelesaian tidak dilakukan dengan serius sehingga sulit mendapat keadilan bagi korban. 

“Karena dari kasus-kasus sebelumnya proses penegakan hukum tidak berjalan dengan baik sehingga para korban tidak mendapatkan hak atas keadilan,” tuturnya.

Lebih jauh, Anis menekankan bahwa pekerja migran baik yang masuk secara legal dan ilegal memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan dihormati hak asasinya di negara penempatan. Menurutnya, perlindungan yang diberikan harus setara dan tidak boleh diskriminatif. 

Baca juga : Hasil Penelusuran, 5 WNI tak Melawan Sebelum Ditembak APMM

“Baik pekerja yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen jangan ada diskriminasi dalam perlindungan. Pemerintah Indonesia juga memiliki kewajiban untuk berkomunikasi dengan negara lain termasuk pemerintah Malaysia, agar menggunakan prinsip-prinsip hak asasi dalam memberlakukan memperlakukan pekerja migran,” pungkasnya. 

Sebelumnya, seorang warga negara Indonesia (WNI) asal Riau, Basri, menjadi korban tewas dalam insiden penembakan oleh Otoritas Maritim Malaysia (APMM) di Perairan Tanjung Rhu, Jumat (24/1/2025). Selain Basri, empat pekerja migran lainnya yang berasal dari Aceh, Kepulauan Riau, dan Riau mengalami luka serius dan saat ini tengah menjalani perawatan. 

Insiden tersebut terjadi ketika kelima korban yang merupakan pekerja migran Indonesia (PMI) non-prosedural sedang melintasi Perairan Tanjung Rhu, Selangor. APMM diduga melepaskan tembakan terhadap mereka saat berupaya mengamankan perahu yang digunakan untuk masuk secara ilegal ke wilayah Malaysia. (Dev/M-3)