Pengakuan WNI Korban Penembakan di Malaysia soal tak Melawan Harus Berkekuatan Hukum

SEJUMLAH fakta baru terungkap dari kasus penembakan WNI di Malaysia yang dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) pada Jumat (24/1). Salah satunya, para korban yang merupakan pekerja migran Indonesia mengaku tak melawan sebelum penembakan terjadi.

Menanggapi hal itu, Pengamat Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah menyebut pengakuan hendaknya dibuat secara berkekuatan hukum dan diatas sumpah.

"Pemerintah RI agar mengupayakan nara sumber dan referensi lain, agar pengakuan tersebut semakin sahih," kata Reza kepada Media Indonesia, Rabu (29/1)

Reza menegaskan bahwa pengakuan dan referensi lain tersebut hendaknya menjadi kertas posisi pemerintah RI, saat pemerintah Malaysia menindaklanjuti Nota Diplomatik dari KBRI.

Sebelumnya, untuk mendorong penyelidikan mendalam, KBRI telah mengirim nota diplomatik pada pemerintah Malaysia. Di sini termasuk ada kemungkinan penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force) oleh APMM.

Reza menambahkan seharusnya pemerintah Malaysia terbuka dalam penanganan kasus ini, hingga bisa membuktikan kebenaran kronologis yang telah disampaikan.

"Hal-hal teknis dalam peristiwa itu juga harus didalami, agar menjadi pemahaman bersama agar hal ini tidak terulang lagi," ujarnya.

Dia menilai kasus ini tidak hanya terkait penembakan tetapi kemungkinan adanya kesalahpahaman komunikasi atau persoalan psikologis anggota APMM tersebut.

"Kita harus mengurai benang kusut, Malaysia juga mengurai benang kusut, nanti Indonesia bantu dengan versinya," pungkasnya. (Z-9)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Putri Rosmalia