Kawal InvestigasI WNI Ditembak Aparat Malaysia

ANGGOTA DPR RI asal Riau Hendry Munief mendukung penuh langkah pemerintah dalam mengawal investigasi kasus penembakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di perairan Malaysia yang menyebabkan satu warga negara Indonesia asal Riau tewas.

Hendry menilai tindakan Presiden Prabowo mengawal kasus ini sudah tepat. Presiden sebagai kepala negara berkewajiban menjaga keamanan rakyat Indonesia baik di dalam atau luar negeri.

"Kita mendukung penuh Pak Presiden untuk mengawal kasus penembakan WNI di Malaysia. Langkah ini memastikan keadilan bagi para korban, dan memberikan keamanan bagi WNI baik dalam negeri atau luar negeri," kata Hendry Munief dalam keterangannya yang diterima di Pekanbaru, Riau Sabtu (1/2).

Baca juga : Penembakan 5 PMI oleh Aparat Malaysia Harus Jadi Bahan Evaluasi

Dia menyayangkan tindakan represif pihak Malaysia terhadap PMI hingga sampai menghilangkan nyawa.

Di sisi lain dirinya juga mengimbau masyarakat agar jangan mudah tergiur dengan iming-iming yang dilakukan oleh sindikat yang menjanjikan pekerjaan dengan upah atau gaji besar di luar negeri melalui jalur nonprosedural. Jika masyarakat tertarik bekerja di luar negeri, pemerintah sudah memiliki lembaga khusus yang menyalurkannya.

"Silahkan ikuti program pemerintah. Disamping kerja dicarikan, para calon tenaga kerja akan diberikan pelatihan khusus dan dipantau keamanannya di negara tempat bekerja. Maka mari kita manfaatkan program pemerintah ini," tegasnya.

Baca juga : Usut Tuntas Penembakan 5 WNI oleh APMM

Sebelumnya, pada 24 Januari, sekitar pukul 03.00 pagi waktu setempat, petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) melakukan penembakan terhadap sebuah kapal yang ditumpangi warga negara Indonesia di Perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur menginformasikan bahwa penembakan itu menyebabkan satu WNI asal Riau berinisial B meninggal dunia. Sementara 4 WNI lain mengalami luka dan sudah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit dan sekarang kondisinya stabil.

KBRI juga telah mendapatkan akses kekonsuleran untuk menemui mereka pada Rabu, 29 Januari 2025. Kemenlu dan KBRI Kuala Lumpur memastikan akan terus memantau perkembangan kasus tersebut serta memberikan pendampingan kekonsuleran dan hukum, guna memastikan terpenuhinya hak-hak WNI dalam sistem hukum di Malaysia. (Ant/I-2)