Indonesia Jangan Lemah dalam Kasus Penembakan Pekerja Migran

Migrant CARE mengecam peristiwa penembakan terhadap 5 pekerja migran Indonesia (PMI) oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM). Insiden yang terjadi pada 24 Januari 2025 dan mengakibatkan satu orang tewas dan empat lainnya terluka itu dinilai telah pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Koordinator Bantuan Hukum Migrant CARE, Nur Harsono mengatakan Malaysia menduduki peringkat pertama untuk negara dengan kasus-kasus pelanggaran HAM tertinggi terhadap pekerja migran Indonesia.

“Secara umum, Malaysia paling banyak dilaporkan, ini menunjukkan bahwa Malaysia masih belum ramah terhadap pekerja migran Indonesia. Sebelum ini, ada beberapa kasus penembakan serupa,” ujar Nur kepada Media Indonesia pada Kamis (31/1).

Baca juga : BP3MI Jabar Ikut Tangani PMI yang Ditembak di Malaysia

Nur menyinggung insiden serupa yang pernah terjadi pada tahun 2012. Saat itu, tiga PMI asal Lombok, Nusa Tenggara Barat, bernama Herman (34), Abdul Kadir Jailani (25), dan Mad Noor (28), ditembak kepolisian Malaysia di Negeri Sembilan dengan tudingan kriminal. Padahal, ketiganya diduga menjadi korban perdagangan orang.

“Pada April 2012 itu, Mad Noor ditembak mati dan dituduh melakukan tindak kriminal, ada juga Abdul Kadir Jailani dari NTB di tembak, dan ada juga PMI bernama Herman juga ditembak. Saat itu, pemerintah Indonesia lemah sekali, tidak melakukan investigasi. Jadi kasusnya ditutup begitu saja,” ungkapnya.

Nur mengatakan pemerintah Indonesia seperti tak punya kekuatan dalam penegakan kerjasama bilateral yang berkaitan dengan perlindungan PMI. Dikatakan, kasus-kasus pelanggaran HAM yang menimpa PMI sering kali tak pernah mendapatkan kepastian hukum.

Baca juga : Pengakuan WNI Korban Penembakan di Malaysia soal tak Melawan Harus Berkekuatan Hukum

“Kalau dari hasil pengamatan kami, pemerintah itu seperti pemadam kebakaran. Jadi saat kasus-kasus itu terungkap oleh media, baru kemudian direspon oleh pemerintah Indonesia yang kemudian outputnya itu belum jelas, apakah kemudian pelakunya dihukum dan korban mendapatkan keadilan, itu juga tidak pernah ada kepastian,” tutur Nur.

Lebih lanjut, Nur menjelaskan bahwa berbagai pengabaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang menimpa PMI di Malaysia menjadi bukti betapa lemahnya jaminan perlindungan yang diberikan pemerintah Indonesia dan Malaysia.

“Saya kira itu lemahnya perlindungan dari kedua negara, baik pemerintah Indonesia dan maupun pemerintah Malaysia yang saat ini masih memposisikan bahwa pekerja migran Indonesia itu hanya dianggap prosedural yang seakan-akan layak untuk diperlakukan diskriminatif,” imbuhnya.

Baca juga : Istri WNI yang Tewas Ditembak APMM Malaysia Minta Jenazah Suami Segera Dipulangkan

Selain itu, Nur juga menyayangkan sikap pemerintah Indonesia yang belum memfasilitasi bantuan hukum bagi PMI yang menjadi korban penembakan. Menurutnya, perlakuan diskriminatif ini juga berlanjut di tataran penegakan hukum di Malaysia.

“Pemerintah belum menunjuk lawyer untuk memberikan bantuan hukum kepada korban maupun keluarganya, padahal lawyer itu sangat penting dan merupakan amanat undang-undang. Artinya, pemerintah Indonesia wajib memberikan perlindungan kepada warganya termasuk perlindungan hukum,” tegasnya.

Atas dasar itu, Nur menekankan bahwa perlindungan terhadap pekerja imigran untuk memastikan hak-haknya terpenuhi, harus mendapatkan intervensi secara khusus dari pemerintah Indonesia.

Baca juga : Penembakan di Malaysia Momentum Selesaikan Persoalan PMI

“Pada tingkatan penanganan, ketika kasus terjadi seperti kemarin itu, pemerintah harus segera membuat tim investigasi untuk mengetahui proses-proses hukum yang ada di sana, dan harus diperkuat dengan memberikan bantuan hukum kepada korban maupun keluarganya,”

Nur juga menjelaskan bahwa pada tingkat pencegahan, pemerintah Indonesia perlu melakukan evaluasi terkait bilateral agreement dengan pemerintah Malaysia terkait dengan penempatan pekerjaan Indonesia.

“Peran kedua negara juga harus menyepakati tentang kelayakan upah layak pekerja migran, kemudian menyepakati tentang perlindungannya,” tukasnya. (Dev/P-2)