Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Wakil Ketua DPR koordinator bidang kesejahteraan rakyat (kesra) Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti soal masih banyaknya pekerja migran Indonesia (PMI) yang berangkat lewat jalur ilegal atau unprocedural. Menurut Cucun, masih banyakya PMI jalur nonformal menyebabkan dampak-dampak turunan kepada pekerja Indonesia.
“Kita berharap Kementerian Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) bisa segera menyelesaikan banyaknya pekerjaan rumah terkait PMI, termasuk pekerja yang berangkat ke luar negeri tanpa jalur resmi seperti ini,” kata Cucun melalui keterangannya, hari ini.
Cucun mengungkapkan pentingnya persoalan PMI menjadi perhatian setelah adanya insiden Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi pekerja migran ditembak di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia pada Jumat (24/1). Insiden penembakan PMI itu dilakukan oleh otoritas Maritim Malaysia, yaitu Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM).
Dalam insiden itu, satu WNI meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka-luka, termasuk satu orang kritis. Mereka yang terluka dikabarkan merupakan warga Aceh, sementara korban meninggal dunia berasal dari Riau.
Cucun menilai dibentuknya kementerian khusus terkait PMI menunjukkan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi para pekerja migran Indonesia yang jumlahnya sangat besar.
Selain isu kekerasan PMI, masalah besar yang saat ini banyak menimpa pekerja migran adalah penyekapan hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO) WNI di sejumlah negara yang dipaksa bekerja sebagai admin judi online.
“Harus ada terobosan untuk menyelamatkan warga kita agar tidak semakin banyak yang tergiur bekerja di luar negeri secara unprocedural, yang kemudian banyak menjadi korban perdagangan orang, bahkan hingga kekerasan,” pungkasnya.(Faj/P-2)
Kemenlu dan KBRI Kuala Lumpur telah memfasilitasi pemulangan jenazah WNI ke Kabupaten Humbang Hasundutan.
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia mencatat dua dari lima korban penembakan WNI di Malaysia meninggal dunia. Satu korban menghembuskan napas terakhir pada Selasa (4/2).
DUA pekerja migran Indonesia, yang menjadi korban penembakan WNI di Malaysia hingga saat ini masih dalam kondisi kritis.
SATU Warga Negara Indonesia (WNI) asal Riau, yang menjadi korban penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) saat ini masih berada di Malaysia.
Para pekerja migran Indonesia ilegal kerap mendapatkan tindakan kekerasan hingga diskriminatif, sementara para majikan dan pengusaha yang mendatangkan mereka tidak mendapat tindakan tegas
Kementerian HAM telah memonitor dan memantau kasus penembakan PMI. Dalam waktu dekat kata Pigai, pihaknya akan membuka komunikasi dengan otoritas HAM di Malaysia untuk mendalami investigasi.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Onshore Processing Facility (OPF) Saka Indonesia Pangkah Limited (PGN SAKA) di Gresik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved