Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima kedatangan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan. Pertemuan ini disebut sinergitas awal Korps Bhayangkara dengan Lembaga Antirasuah itu.
"Yang pertama, saya tentunya mengucapkan selamat dan juga terima kasih atas kunjungan dari pimpinan KPK ke Mabes Polri, tentunya ini merupakan awal dari sinergitas yang akan terus kita tingkatkan dan kita bangun dalam hal melaksanakan pemberantasan korupsi," kata Kapolri di kantornya, Rabu (8/1).
Kapolri menyampaikan penanganan masalah korupsi telah menjadi perintah Presiden Prabowo Subianto yang tercantum dalam Asta Cita. Maka itu, pemberantasan korupsi menjadi komitmen bersama baik aparat penegak hukum maupun stakeholder terkait lainnya.
"Untuk betul-betul bisa melakukan perbaikan, pemberantasan terhadap korupsi, meningkatkan penerimaan negara, dan juga melakukan hal-hal bersifat efisiensi," ujar jenderal polisi bintang empat itu.
Sehingga, kata Kapolri, penggunaan anggaran negara betul-betul bisa optimal. Salah satu upayanya dilakukan dengan meningkatkan berbagai macam upaya pencegahan. "Termasuk, melakukan penindakan dan pemberantasan terhadap pidana korupsi yang terjadi," ujar Listyo.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menambahkan pertemuannya dengan Kapolri dan pejabat utama (PJU) Mabes Polri dalam rangka serah terima pimpinan lama ke pimpinan baru. Pasalnya, Setyo baru dilantik sebagai Ketua KPK.
Dia menyebut ada beberapa hal yang dibahas bersama Kapolri dan jajaran. Salah satunya, meningkatkan sinergitas antara KPK Polri.
"Sebenarnya sudah banyak hal yang dilakukan, tapi kami berharap dan kami menginginkan bahwa ada peningkatan-peningkatan yang akan terjadi dalam rangka upaya pemberantasan korupsi mulai dari pendidikan, kemudian pencegahan, dan juga penindakan," pungkasnya. (Yon/I-2)
tengah menelusuri pergerakan John Field (JF), pemilik PT Blueray Cargo, yang menjadi tersangka dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang KW di Bea Cukai.
Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan menemukan indikasi keterlibatan penyedia jasa pengiriman barang impor (forwarder) lain di luar PT Blueray Cargo dalam kasus dugaan suap Bea Cukai.
KPK menyatakan segera menelusuri para importir yang menggunakan jasa PT Blueray Cargo (BR) dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang tiruan alias KW di Ditjen Bea Cukai.
Peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, menegaskan besarnya tunjangan kinerja (tukin) hakim tidak menjamin peradilan bebas dari korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku siap untuk mengusut dugaan praktik suap atau gratifikasi terkait penanganan warga negara asing (WNA) asal Singapura berinisial TCL.
KPK melakukan tiga OTT beruntun di awal 2026 menyasar pajak, bea cukai, dan peradilan.
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menyatakan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden sebagai alat negara di bidang keamanan.
Lembaga think tank Rumah Politik Indonesia (RPI) mengungkapkan optimismenya terhadap transformasi besar yang akan dialami Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved