Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
JAKSA Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin menerima kedatangan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu, dalam rangka membahas upaya penguatan sinergisme pemberantasan korupsi.
Burhanuddin mengatakan bahwa pertemuan hari ini merupakan langkah awal dalam hal koordinasi kedua lembaga tersebut sejak pimpinan KPK yang baru dilantik. “Ini adalah langkah awal kami untuk melangkah ke depan untuk lebih baik lagi,” kata Burhanuddin di Jakarta, Rabu (8/1).
Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa pertemuan hari ini membahas berbagai langkah sinergisme dalam pemberantasan korupsi, mulai dari pendidikan, pencegahan hingga penindakan.
“Itu merupakan kegiatan yang simultan yang sama-sama penting, saling keterkaitan, dan harus dipahami bahwa itu menentukan keberhasilan suatu pemberantasan korupsi,” ucapnya.
Terkait pendidikan, ia menjelaskan bahwa nantinya akan ada pelatihan kepada para calon jaksa untuk mempelajari objek-objek perkara yang menjadi tren baru.
“Misalkan terkait masalah crypto currency. Ini hal yang baru. Dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga sudah menentukan harus seperti apa. Ini juga harus menjadi pemahaman aparat penegak hukum untuk bisa memahami dan aturannya seperti apa,” ucapnya.
Selain itu, lanjut dia, dalam pertemuan itu juga dibahas mengenai peningkatan kerja sama dalam rangka upaya pemulihan aset (asset recovery) lantaran Kejagung memiliki Badan Pemulihan Aset (BPA).
Adapun pembahasan penguatan sinergisme hari ini, kata dia, merupakan upaya awal yang diharapkan mampu meningkatkan pemberantasan korupsi di Indonesia, terutama dalam rangka menurunkan indeks persepsi korupsi (IPK) yang lima tahun terakhir angka atau posisinya kurang bagus.
“Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi awal yang baik untuk melakukan komunikasi dan pertemuan berikutnya,” ujarnya. (Ant/I-2)
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memperingatkan anggotanya yang tidak menjaga netralitasnya dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin telah mengeluarkan edaran yang melarang seluruh jajaran Korps Adhyaksa untuk terlibat dalam segala bentuk perjudian, termasuk judi online
Penarikan dilakukan dalam rangka penyegaran di lingkungan kejaksaan
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
PRESIDEN Joko Widodo memasuki 2022 dengan kepercayaan tinggi.
Sentra Gakkumdu juga diminta tidak hanya berfokus pada penindakan tindak pidana Pilkada, tetapi juga mengantisipasi pencegahan kecurangan Pilkada 2024
KEBIJAKAN menunda proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap calon kepala daerah peserta Pilkada 2024 dinilai politis.
KEJAKSAAN Agung menunda proses hukum calon kepala daerah (cakada) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved