Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
JAKSA Agung Sanitiar Burhanuddin telah mengeluarkan edaran yang melarang seluruh jajaran Korps Adhyaksa untuk terlibat dalam segala bentuk perjudian, termasuk judi online. Edaran ini telah disampaikan kepada semua kejaksaan di seluruh daerah.
"Secara internal, Jaksa Agung sangat komitmen terhadap pencegahan dan pemberantasan judi online ini dengan mengeluarkan surat kepada seluruh daerah untuk melarang segala bentuk perjudian," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan (Kapuspenkum) Harli Siregar dalam konfirmasinya pada Kamis (27/6).
Harli menegaskan bahwa semua bentuk perjudian akan ditindak dengan tegas. Jaksa Agung tidak akan mentolerir segala bentuk perjudian.
Baca juga : Polri Akui Penangkapan Bandar Judi Online
"Semua pelaku akan ditindak, ini adalah kebijakan zero tolerant policy terhadap kasus perjudian," ungkap Harli.
Harli juga memastikan bahwa anggota jajarannya yang terlibat dalam judi online akan dikenai sanksi yang tegas, bahkan bisa menghadapi proses pidana.
"Ada sanksi administrasi yang diberlakukan, dan dalam kasus-kasus tertentu dapat juga menghadapi sanksi pidana. Jaksa Agung berkomitmen untuk menegakkan kebijakan zero toleransi terhadap perjudian ini dengan sangat tegas," tegas Harli, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat. (Z-10)
Ia menekankan bahwa di setiap institusi selalu ada kemungkinan penyimpangan oleh individu tertentu. “Oknum dimana-mana ada saja,” jelasnya.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa pertemuan hari ini membahas berbagai langkah sinergisme dalam pemberantasan korupsi.
Penarikan dilakukan dalam rangka penyegaran di lingkungan kejaksaan
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memperingatkan anggotanya yang tidak menjaga netralitasnya dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.
Prabowo menyadari bahwa tindakan tegas dalam penegakan hukum seringkali menimbulkan ketidaksukaan dari pihak-pihak tertentu, terutama mereka yang terjerat kasus hukum.
Satgas PKH menjalankan peran sebagai otoritas yang menagih denda terhadap perusahaan-perusahaan pertambangan yang melakukan pelanggaran hukum.
JAKSA Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan penangkapan tiga oknum jaksa di Banten atas kasus pemerasan dengan perkara tindak pidana umum terkait informasi dan transaksi elektronik (ITE).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan sebanyak sembilan orang ditangkap dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) terkait jaksa di Banten dan Jakarta.
Ada banyak tujuan mutasi dan rotasi. Antara lain, hal itu untuk penyegaran organisasi atau pegawai, pengisian kekosongan formasi jabatan, pemberian pengalaman.
Perintah itu didasari karena hukuman penjara tidak memberikan efek jera kepada koruptor. Selain itu, negara tetap rugi jika aset yang dikorupsi tidak dikembalikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved