Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
CALON pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyebut selama ini pimpinan KPK enggan bertemu Jaksa Agung dan Kapolri. Hal tersebut ia sampaikan saat fit and proper test calon pimpinan KPK dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/11).
Setyo menjelaskan KPK sebenarnya melalui Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsup) sudah melakukan kerja sama dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Kapolri. Namun, seringkali tidak berjalan dengan baik.
Ia mengatakan koordinasi tidak berjalan karena level pimpinan KPK tidak mau bertemu dengan Jaksa Agung dan Kapolri. Hal ini menimbulkan kebingungan di level bawah.
"Pimpinan di level KPK menganggap mungkin karena levelnya sudah terlalu tinggi tidak mau ketemu dengan Jaksa Agung, tidak mau ketemu dengan Kapolri. Menganggap yang harus ketemu adalah level deputi ini yang menimbulkan permasalahan yang akhirnya menghambat yang di level bawah, menimbulkan permasalahan yang di tingkat bawah. Nah, permasalahan ini akhirnya menimbulkan permasalahan penyelesaian perkara di level bawah," kata Setyo.
Setyo mengatakan adanya ego sektoral dan kurang koordinasi ini berdampak pada kinerja di level bawah. Ia mengatakan seharusnya pimpinan dapat lebih aktif bertemu pimpinan lembaga lain. "Sebenarnya bisa diselesaikan ketika adanya komunikasi di antara pimpinan lembaga."
Setyo Budiyanto merupakan satu dari 10 calon KPK. Setyo Budiyanto merupakan mantan Kapolda Sulawesi Utara dan kini berpangkat komisaris jenderal (komjen) alias jenderal bintang tiga. Saat ini, Setyo menjabat sebagai perwira tinggi di Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri dan mengemban tugas sebagai Irjen Kementerian Pertanian.
Selama di kepolisian, Setyo pernah menjadi Kasat Tipikor Ditreskrim Polda Lampung dan Kasat Tipikor Polda Papua. Dia juga pernah menjadi i Wadirreskrim Polda Papua dan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua. Setyo juga pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindak (Korsupdak) di Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (J-2)
Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengusulkan pembentukan Pansus Haji 2025. Hal ini untuk menindaklanjuti berbagai masalah yang ditemukan pada penyelenggaraan Haji 2025.
KETUA Fraksi Partai Golkar DPR RI Sarmuji mengatakan transfer data pribadi ke Amerika Serikat harus mengutamakan kerangka hukum nasional, terutama UU Perlindungan Data Pribadi
Dia menegaskan bahwa DPR RI akan mengedepankan partisipasi publik yang banyak dalam pembahasan revisi KUHAP, maupun revisi undang-undang lainnya.
Komnas Haji khawatir pembentukan pansus haji 2025 menganggu isu-isu krusial seperti revisi UU penyelenggaraan ibadah haji dan persiapan haji
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Transfer data pribadi ke luar negeri hanya dapat dilakukan apabila negara tujuan memiliki perlindungan hukum setara atau lebih tinggi dari Indonesia.
Tjokorda dikenal sebagai sosok yang berkomitmen tinggi terhadap supremasi hukum dan pelayanan publik berbasis keadilan.
HASIL survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyatakan, tingkat kepercayaan publik kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) cukup tinggi.
Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin meresmikan kantor baru Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan di kota Banjarbaru, Kamis (3/7).
Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) harus menjadi instrumen hukum yang progresif dan menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia (HAM).
JAKSA Agung ST Burhanuddin menepis isu yang menyebutkan bahwa dirinya mengundurkan diri dari jabatannya saat ini. Dia menegaskan kabar itu tidak benar.
PDIP meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin memanggil mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi terkait kasus judi online (judol).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved