Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KAPOLRI Jendral Idham Aziz menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung guna memantapkan kerja lembaga penegak hukum. "Saya mantapkan lagi apa yang sudah baik, yang sudah kita bangun dalam kerja sama selama ini," kata Idham di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.
Ia berharap ke depan institusi polri dan KPK bisa bergandengan tangan. Hal itu dilakukan agar ada integritas yang positif untuk memberantas pelaku tindak pidana korupsi. "Membangun integritas yang positif dalam rangka penegakan dan pencegahan korupsi. Saya kira itu hal-hal yang esensial selain bersilaturahim," ujarnya.
Dia mengaku sebelumnya kerap berkomunikasi dengan KPK. Pertemuan kali ini dimaknainya sebagai tradisi lama. "Sebagai pejabat baru, saya datang sowan dan bersilaturahim sambil memohon arahan," ungkap Idham.
Sementara itu, Ketua KPK Agus Raharjo merasa terhormat mendapat kunjungan dari Kapolri baru. Dia berharap hubungan kepolisian dan KPK semakin baik ke depan. "Kami sangat berharap dengan kunjungan ini, kerja sama KPK dengan Polri semakin baik, menghasilkan hal-hal yang terbaik bagi bangsa dan negara," ucap Agus.
Seusai berkunjung ke KPK, Idham dan rombongan melanjutkan silaturahim ke Kejaksaan Agung. Di sana, ia mengadakan pertemuan tertutup dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Idham mengaku pertemuan itu untuk memantapkan koordinasi antara Polri dan Kejagung. "Silaturahim untuk berkoordinasi lebih intens lagi. Selama ini kan sinergi yang terbangun sudah bagus, sekarang kita mantapkan lagi," tukasnya.

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin (kiri) berjabat tangan dengan Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis (kanan) seusai melakukan pertemuan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (4/11/2019).
Burhanuddin mengatakan tidak banyak hal yang dibicarakan dalam pertemuan kali ini. "Tidak banyak yang dibicarakan, tapi intinya kita menyinergikan lagi ke depan," ucapnya.
Idham menyebut kedatang-annya ke Kejaksaan Agung sebagai penghormatan kepada senior. "Kebetulan beliau orang baru, senior kami, jadi kami yang muda-muda harus datanglah ke senior. Itu adat ketimuran. Jadi nanti ke depannya sinergitas akan kita mantapkan terus dan kita tumbuh kembangkan," imbuhnya.
Tantangan terorisme
Pengamat terorisme Ridwan Habib menyatakan Kapolri akan menghadapi ancaman radikalisme dalam lima tahun ke depan. Ancaman itu antara lain datang dari kelompok teroris dengan jaringan kecil, tapi sangat militan.
"Mereka kerap disebut faksi pro Islamic State (IS) di Indonesia. Ada JAD, MIT, MIB, seterusnya," ungkap Ridwan.
Detasemen Khusus 88 Antiteror juga sudah menangkap berbagai jaringan teroris di Indonesia, termasuk beberapa narapidana yang berada di balik jeruji besi. "Mereka merek-rut napi yang bukan teroris. Ada napi pembunuhan, perkosaan perampokan, lalu mereka diimingi dengan penobatan," terang Ridwan.
Ia mencontohkan kasus bom Thamrin pada 2016. Para teroris itu merupakan mantan napi kasus pencurian yang berbaiat pada IS. Ridwan juga menyebut ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai kelompok yang paling pintar memanipulasi publik lewat dakwah di media sosial.
"Jadi ancaman sosial budaya, kelompok HTI ini masih eksis, mereka menyusup ke mana-mana," ujarnya. (Dhk/P-3)
Prabowo menyadari bahwa tindakan tegas dalam penegakan hukum seringkali menimbulkan ketidaksukaan dari pihak-pihak tertentu, terutama mereka yang terjerat kasus hukum.
Satgas PKH menjalankan peran sebagai otoritas yang menagih denda terhadap perusahaan-perusahaan pertambangan yang melakukan pelanggaran hukum.
JAKSA Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan penangkapan tiga oknum jaksa di Banten atas kasus pemerasan dengan perkara tindak pidana umum terkait informasi dan transaksi elektronik (ITE).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan sebanyak sembilan orang ditangkap dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) terkait jaksa di Banten dan Jakarta.
Ada banyak tujuan mutasi dan rotasi. Antara lain, hal itu untuk penyegaran organisasi atau pegawai, pengisian kekosongan formasi jabatan, pemberian pengalaman.
Perintah itu didasari karena hukuman penjara tidak memberikan efek jera kepada koruptor. Selain itu, negara tetap rugi jika aset yang dikorupsi tidak dikembalikan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo takziah ke kediaman mendiang Meriyati Hoegeng atau Eyang Meri Hoegeng Imam Santoso, istri dari mantan Kapolri ke-5 Jenderal Polisi Hoegeng.
Substansi utama pernyataan Kapolri adalah menjaga desain ketatanegaraan yang telah diatur undang-undang.
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved