Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
HASIL survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyatakan, tingkat kepercayaan publik kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) cukup tinggi. Ini terungkap dalam Podcast Suara Angka Denny JA dikutip Selasa (8/7/2025).
Survei nasional yang dilakukan pada Juni menunjukkan Kejagung dipercaya oleh 61% publik, mengungguli KPK sebesar 60% dan Polri sebesar 54,3%. Ini merupakan kali pertama dalam satu dekade terakhir Kejaksaan berada di puncak piramida kepercayaan lembaga penegak hukum.
Menanggapi hal itu, pengamat hukum Masriadi Pasaribu menilai ada efek kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang membuat Kejaksaan bekerja konsisten dalam penegakan hukum. Di bawah kepemimpinan ST Burhanuddin, Korps Adhyaksa dianggap tanpa ragu-ragu untuk menuntaskan perkara.
"Saya melihat kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin juga luar biasa. Membuat kejaksaan bekerja konsisten dalam penegakan hukum, juga bekerja secara humanis. Tidak ragu-ragu untuk menuntaskan perkara," ujar Masriadi dalam keterangannya, Selasa (8/7).
Menurutnya, temuan survei LSI Denny JA yang menempatkan kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum paling dipercaya publik adalah rasional. Masri memandang, kinerja cemerlang kejaksaan membuat publik memberikan apresiasi. "Kejaksaan teratas, ini memang rasional dengan mempertimbangkan bahwa kinerja yang sangat luar biasa," katanya.
Dia mencontohkan kasus crude palm oil (CPO), Kejaksaan berhasil mengungkap adanya mafia peradilan. Dalam kasus tersebut, Kejaksaan menemukan adanya dugaan keterlibatan mafia peradilan yang melibatkan hakim, pengacara, hingga panitera.
Di sisi lain, dia juga menilai kejaksaan memaksimalkan pengembalian keuangan negara, jaksa berhasil pulihkan keuangan negara hingga puluhan triliunan. (I-2)
Prabowo menyadari bahwa tindakan tegas dalam penegakan hukum seringkali menimbulkan ketidaksukaan dari pihak-pihak tertentu, terutama mereka yang terjerat kasus hukum.
Satgas PKH menjalankan peran sebagai otoritas yang menagih denda terhadap perusahaan-perusahaan pertambangan yang melakukan pelanggaran hukum.
Pemberhentian ini akan membuat proes hukum terhadap mereka bisa berjalan dengan cepat, baik aspek pidana maupun administrasinya.
Keputusan ini diambil segera agar proses hukum dapat berjalan tanpa hambatan, sekaligus menjadi peringatan keras bagi seluruh pegawai Kejaksaan di seluruh Indonesia.
Wana juga mengkritik keras langkah KPK yang cenderung menyerahkan berkas jaksa yang terjaring OTT kepada Kejaksaan Agung.
Ada banyak tujuan mutasi dan rotasi. Antara lain, hal itu untuk penyegaran organisasi atau pegawai, pengisian kekosongan formasi jabatan, pemberian pengalaman.
Prabowo menyadari bahwa tindakan tegas dalam penegakan hukum seringkali menimbulkan ketidaksukaan dari pihak-pihak tertentu, terutama mereka yang terjerat kasus hukum.
Satgas PKH menjalankan peran sebagai otoritas yang menagih denda terhadap perusahaan-perusahaan pertambangan yang melakukan pelanggaran hukum.
JAKSA Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan penangkapan tiga oknum jaksa di Banten atas kasus pemerasan dengan perkara tindak pidana umum terkait informasi dan transaksi elektronik (ITE).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan sebanyak sembilan orang ditangkap dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) terkait jaksa di Banten dan Jakarta.
Ada banyak tujuan mutasi dan rotasi. Antara lain, hal itu untuk penyegaran organisasi atau pegawai, pengisian kekosongan formasi jabatan, pemberian pengalaman.
Perintah itu didasari karena hukuman penjara tidak memberikan efek jera kepada koruptor. Selain itu, negara tetap rugi jika aset yang dikorupsi tidak dikembalikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved