Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KOMISI III DPR disarankan menggandeng psikolog saat menggelar fit and proper test atau uji kelayakan calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuannya untuk memastikan para kandidat memiliki integritas yang dibutuhkan Lembaga Antirasuah.
“DPR harus menggandeng psikolog untuk memastikan orang-orang itu integritasnya bagus,” kata Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman kepada Metrotvnews.com, Sabtu (16/11).
Boyamin meminta para wakil rakyat tidak menyepelekan integritas capim KPK. Mereka yang dipilih untuk memimpin diharap kebal atas godaan-godaan yang bisa merusak instansi.
“Tidak mempan suap, tidak mempan konflik kepentingan. Misalnya minta tiket pesawat, segala macam,” ucap Boyamin.
Selain itu, anggota DPR yang mengetes capim KPK diharap meimbangkan keberanian dan kejujuran para kandidat. Mereka yang ditunjuk diharap bernyali untuk membuat kebijakan di tahapan penindakan maupun pencegahan.
“Kedua, keberanian, kejujuran, itu penting dan mampu punya konsep pemberantasan korupsi berimbang antara penindakan sama pencegahan,” terang Boyamin.
Komisi III bakal menggunakan pendekatan sedikit berbeda dalam fit and proper, terhadap capim maupun calon Dewan Pengawas (cadewas) KPK. Tiap calon 'dikuliti' selama 90 menit.
"Memang karena ada tuntutan dari rekan-rekan anggota Komisi III periode ini, bahwa semaksimal mungkin anggota diberikan kesempatan berbicara yang lama," kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jumat, 15 November 2024.
Menurut dia, durasi itu lebih panjang ketimbang sebelumnya, yakni hanya 60 menit tiap calon. Habiburokhman menyebut fit and proper test kali ini kemungkinan selesai tengah malam. (P-5)
Tak hanya itu, transportasi hingga masalah buang air besar sembarangan (BABS) juga menjadi fokus untuk dituntaskan para calon wali kota dan bupati.
Pemerintah telah memberikan pertimbangan matang dan kuat dalam mengusulkan nama-nama calon dubes tersebut.
Rapat hari ini menindaklanjuti Surpres tentang Capim KPK dan calon Dewas KPK.
Fit and proper test calon pimpinan (capim) maupun calon Dewan Pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 akan dimulai Senin (18/11).
DPR RI menggelar fit and proper test terhadap calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pekan depan. Lembaga Antirasuah berharap mendapatkan pimpinan berintegritas.
Masyarakat dapat memberikan masukan dan pertanyaan terhadap 20 nama capim dan cadewas KPK melalui Sekretariat Komisi III DPR RI
Awalnya Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo menyinggung soal mantan pejabat negara yang pernah menyebut OTT kampungan. Namun, dia enggan menyebut sosok eksekutif itu.
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak disebut setuju dengan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (RM).
DPR RI bakal bisa mengevaluasi secara berkala pejabat pemerintah yang telah mengikuti uji kelayakan dan disetujui melalui rapat paripurna.
Revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib) ini nampaknya memperlihatkan wajah DPR yang semakin sewenang-wenang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved