Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menandatangani perjanjian kerja sama atau MOU. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan kerja sama itu merupakan kali pertama dilakukan khususnya dengan TNI.
"Ini pertama kalinya Komnas HAM dan TNI memiliki nota kesepahaman. Dan tentu saja nanti akan ada kegiatan-kegiatan yang dirumuskan dalam perjanjian kerja sama atau rencana kegiatan yang lebih rinci terkait itu," jelasnya kepada awak media di gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (28/10).
Atnike mengatakan kerja sama yang akan dijalankan salah satunya soal koordinasi mengenai persoalan-persoalan yang dihadapi di dalam masyarakat khsusnya di lingkungan TNI.
"Nota kesepahaman ini memperlihatkan bahwa antara pelaksanaan tugas dan fungsi pertahanan dan keamanan menjaga kedaulatan dengan tugas dan fungsi untuk mendorong pemajuan dan perlindungan HAM adalah tugas yang menjadi tugas dari kedua lembaga ini secara sinergi harus dilakukan," jelasnya.
Sementara di lokasi yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyatakan bahwa pihaknya juga memilki kurikulum khusus tentang HAM di jenjang pendidikan TNI.
"Seperti jenjang Tamtama, Bintara, Perwira Akademi dan Perwira PK itu dalam kurikulum pendidikanmya diajarkan tentang HAM," jelasnya.
Ia juga mengatakan, para prajurit yang akan melaksanakan tugas operasi juga telah mendapatkan penyuluhan HAM oleh Babinkum atau personel HAM itu sendiri.
Terkait kerja sama dengan Komnas HAM ini, Agus mengatakan pihaknya siap untuk tukar informasi, data khususnya para prajurit yang terduga melanggar HAM.
"Kalau ada pelanggaran HAM atau semacamnya diinformasikan kepada petugas HAM yaitu Kababinkum atau Asops yang berkoordinasi dengan staf yang ada di Komnas HAM," pungkasnya. (J-2)
SEJUMLAH kementerian dan lembaga negara membahas penguatan moderasi beragama.
Terdapat perbedaan fundamental dalam doktrin kerja antara kepolisian dan militer yang tidak dapat dicampuradukkan dalam menghadapi ancaman terorisme di ruang sipil.
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Safaruddin, berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) khusus dengan tiga instansi penegak hukum guna menelusuri kejelasan tindak lanjut laporan dari PPATK.
Aiptu Ikhwan dan Serda Heri Purnomo yang diduga memfitnah dan menganiaya penjual es gabus, Sudrajat harus diproses hukum.
KEPALA Dinas Penerangan TNI AD menyatakan bahwa kasus viral penjual es kue yang diduga menggunakan bahan spons atau gabus di Kemayoran, Jakarta Pusat, merupakan kesalahpahaman.
Komisi XIII DPR RI menyatakan komitmen penuh untuk mengawal kasus dugaan pelanggaran pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang menimpa seorang warga lanjut usia, Nenek Saudah.
Video terverifikasi mengungkap skala mengerikan tindakan keras pemerintah Iran terhadap demonstran. Jenazah menumpuk di rumah sakit meski internet diputus total.
Pakar PBB mengecam pelanggaran HAM berat di Iran, termasuk penggunaan kekuatan mematikan dan ancaman hukuman mati bagi demonstran. Simak laporan lengkapnya.
Di balik blokade internet, warga Iran mengungkap kengerian penumpasan protes oleh aparat.
Gelombang protes baru kembali mengguncang Iran pada Jumat, menjadi tantangan paling serius terhadap pemerintahan Republik Islam dalam lebih dari tiga tahun terakhir.
Pemberlakuakn KUHP dan KUHAP baru dinilai berpotensi memperparah praktik represi negara dan memperluas pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved