Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
CENDEKIAWAN muslim Komaruddin Hidayat menaruh harapan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Komaruddin berharap Prabowo mampu menjadi kepala negara yang menegakkan hukum dan memberantas korupsi..
"Tegakkan hukum secara tegas, adil dan transparan. Sekian banyak dugaan korupsi segera diselesaikan. Pasti Prabowo akan mendapatkan support dan simpati seluruh masyarakat," kata Komaruddin, kepada Media Indonesia, Jumat (18/10).
Komaruddin juga berharap Prabowo menerapkan sistem merit atau kebijakan dan manajemen yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Ia mengaku hal tersebut perlu ditekankan Prabowo dalam masa pemerintahan lima tahun mendatang.
"Wujudkan meritokrasi dan kompetensi dalm budaya birokrasi. Sehingga rakyat tidak anti dan takut berurusan dengan negara," katanya. (M-4)
Eks ibu negara Korea Selatan, Kim Keon Hee, ditangkap atas tuduhan manipulasi saham dan korupsi.
Kerusakan lingkungan atas kasus korupsi juga disebut merugikan hak masyarakat adat di sejumlah wilayah. Salah satunya terjadi di wilayah Halmahera Timur, Maluku Utara.
KPK telah memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Kamis (7/8).
Kasus ini dikabarkan membuat negara merugi hingga Rp1,8 triliun.
Sidang gugatan praperadilan pun digelar perdana di Pengadilan Negeri Cianjur, Kamis (7/8).
MANAJEMEN PT Hutama Karya (Persero) menegaskan mendukung aksi bersih-bersih BUMN yang dilakukan KPK setelah mantan dirut perusahaan itu terjerat kasus korupsi tol transsumatra
PEMERINTAH memastikan penegakan hukum menjadi instrumen utama dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), seiring meningkatnya potensi kebakaran di berbagai wilayah.
pengerahan rantis TNI di kantor Kejaksaan Agung jangan sampai menimbulkan kekhawatiran adanya tindakan intimidatif.
Laboratorium Indonesia 2045 (Lab 45) mengkritik adanya pengerahan kendaraan taktis (rantis) di kantor Kejaksaan Agung (Kejagung).
Wamenkum Sebut RUU KUHAP Berasal dari Usulan Masyarakat
Tom Lembong mengatakan perkara yang ia hadapi selama hampir 9 bulan tersebut membuatnya paham bagaimana karut-marutnya sistem penegak hukum di Indonesia.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved