Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyayangkan keputusan Pansel KPK meloloskan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak dalam seleksi calon pimpinan (capim) lembaga antirasuah. Sebab, komisioner berlatar belakang jaksa itu pernah berurusan dengan sidang etik.
“Dari segi integritas, Tanak sendiri pernah ICW laporkan atas dugaan pelanggaran etik karena diduga bertemu dengan pihak yang saat itu sedang berperkara di KPK,” kata Peneliti dari ICW Diky Anandya melalui keterangan tertulis, Rabu (2/10).
Diky mengamini Johanis dinyatakan tidak bersalah dalam persidangan etik. Namun, kata dia, persidangan maupun laporan terhadapnya harus menjadi atensi dari para pansel.
Baca juga : Johanis Tanak dan Johan Budi Dinilai tidak Layak Lolos Seleksi Capim KPK
“Sekalipun tidak ada putusan etik atas pelanggaran tersebut, namun Pansel rasanya gagal untuk menggali lebih dalam mengenai tindakan yang bersangkutan, termasuk ketika Tanak menghapus bukti berupa chat dengan pihak yang berperkara tersebut,” ujar Diky.
Selain itu, Johanis juga kerap membuat gaduh selama menjabat di KPK. Menurut ICW, komisioner itu merupakan salah satu orang yang ikut menurunkan popularitas lembaga antirasuah.
“Selain itu, dari segi kompetensi, pertanyaan refektif yang harus dicermati adalah, selama masa kepemipinan Tanak, KPK kerap dipersepsikan negatif oleh masyarakat, serta kerap menimbulkan kegaduhan, alih-alih prestasi yang dihasilkan,” ucap Diky.
Baca juga : ICW Soroti Pansel KPK Berikan Karpet Merah untuk Penegak Hukum
Ada sepuluh nama yang diserahkan Panitia seleksi (Pansel) KPK ke Presiden Jokowi. Mereka yakni Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Komisioner Kompolnas Poengky Indarti, Irjen Kementan Setyo Budiyanto.
Lalu, Agus Joko Purwono, Ahmad Alamsyah Saragih, Djoko Poerwanto, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Ida Basuki, dan Michael Rolandi Cesnanta Brata. (J-2)
Johanis akan menggantikan posisi Lili Pintauli Siregar di sisa masa jabatan 2019-2023.
Ali juga menegaskan pembicaraan itu tidak berkaitan dengan dugaan korupsi penyaluran tunjangan kinerja (tukin) di Kementerian ESDM.
Dewas KPK belum menentukan jadwal untuk memanggil Johanis Tanak terkait dugaan pelanggaran etik.
Sebelumnya, viral percakapan Johanis dengan Idris yang terjadi Oktober 2022. Johanis belum bertugas sebagai wakil ketua KPK kala itu.
Dewas KPK tetap menggelar sidang etik Johanis Tanak pada Senin (24/7), meski Johanis mengajukan cuti.
Dewas KPK menggelar sidang etik perdana Wakil Ketua KPK Johanis Tanak hari ini, Senin (24/7). Peradilan instansi itu tetap dilakukan meski komisioner lembaga antirasuah itu bakal mangkir.
Para kandidat pemimpin Jakarta belum menunjukkan gagasan dan rencana mereka untuk melawan korupsi.
Egi mengungkapkan para kandidat yang terkait kasus korupsi meliputi tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, terlapor, dan yang disebut dalam persidangan.
ICW ungkap dari 103 pasangan calon (paslon) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, rata-rata menerima dana sumbangan untuk kampanye sebesar Rp3,8 miliar.
"Ada kurang lebih 20 pertanyaan yang disampaikan tadi, semua sudah terjawab. Seperti menghadapi situasi itu,"
Dewi juga meminta agar seluruh pihak bisa transparan mengusut kasus ini. Perkara bansos, kata dia memang selalu ada masalah karena banyak pihak tidak mau transparan.
ICW menyebut perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura yang mulai berlaku perlu diikuti pemetaan ulang pelaku koruptor yang buron ke luar negeri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved