Berita Terbaru Johanis Tanak Hari Ini

KPK Pastikan Penyelidikan Rasuah Proyek Whoosh Tetap Berjalan

Menurut Tanak, penyelidikan penting untuk memastikan tidak adanya pelanggaran hukum dalam proyek itu. Itu, lanjutnya, bisa jadi penegas atas pernyataan Presiden.

KPK Pastikan Penyelidikan Dugaan Korupsi Whoosh Tetap Berjalan

KPK menegaskan penyelidikan dugaan korupsi proyek kereta cepat Whoosh tetap berlanjut, meski Presiden Prabowo menyatakan siap menanggung utang proyek tersebut.

Dewas KPK Sebut Johanis Tanak Tak Bisa Bertemu Orang Terkait Perkara

Gusrizal mengatakan, pimpinan KPK tidak boleh bertemu dengan pihak yang berperkara, dengan alasan apapun. Itu, kata dia, diatur dalam kode etik KPK yang masih berlaku.

Johanis Tanak Disorot Usai Hadiri Acara Bersama Pejabat yang Pernah Jadi Saksi Kasus Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjadi sorotan setelah menghadiri kegiatan pencegahan korupsi bersama pejabat yang pernah diperiksa sebagai saksi kasus korupsi

Dijerat KPK dan Hukumannya Disunat MA, Johanis Tanak Tanggapi Bebas Bersyaratnya Setnov 

MA sempat mengabulkan upaya hukum luar biasa atau PK yang diajukan terpidana kasus KTP elektronik yanh juga mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto ini.

Ini Analisis Pengamat atas Kembalinya Hasto ke Kursi Sekjen PDIP

Lebih jauh Trubus mengungkapkan bahwa strategi PDIP untuk mempertahankan Hasto sebagai Sekjen lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya.

KPK Hormati Kritik Surya Paloh soal Terminologi OTT

KPK siap hadir jika diundang untuk memberikan penjelasan terkait istilah OTT.

Ini Hitung-Hitungan Politik dari Mata Pengamat Jika Hasto Kembali Duduki Kursi Sekjen PDIP

Tanak menegaskan status Hasto yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan tidak luntur meski adanya pemberian amnesti.  

Ini Makna Amnesti dari Prabowo untuk Hasto di Mata KPK

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Hasto Kristiyanto bersalah, dalam kasus dugaan suap pada proses PAW anggota DPR untuk Harun Masiku.

 Wakil Ketua KPK: Impunitas Penegak Hukum tak Tepat Diatur dalam RUU KUHAP

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menilai pengaturan impunitas terhadap advokat tersebut seharusnya tidak dicantumkan dalam KUHAP.

Johanis Tanak Kasih Saran RUU KUHAP, Penyelidik dan Penyidik Wajib S1 Hukum

RUU KUHAP menghapus kebijakan penyidik pembantu. Revisi beleid itu juga wajib mengatur soal tenggat waktu penyidikan, untuk memastikan adanya kepastian hukum kepada pihak berperkara.

Johanis Tanak Sebut KPK Bisa Usut Korupsi di BUMN

Dalam beleid baru itu, petinggi dikategorikan sebagai organ BUMN. Sehingga, KPK tetap bisa membuka kasus jika mengendus korupsi di perusahaan pelat merah.

Soal Aturan Anyar BUMN, Johanis Tanak: Tersangka Sebelum UU Berlaku Masih Bisa Diproses

Menurut Tanak, Lembaga Antirasuah masih bisa melakukan penindakan kepada badan hukum jika mengacu pada Pasal 9 huruf G dalam Undang-Undang BUMN.

KPK Nilai Rencana Prabowo Asingkan Koruptor Bisa Maksimalkan Efek Jera

Johanis menilai mengasingkan koruptor merupakan sebuah kengerian untuk memastikan korupsi tidak terjadi.

Tanak tak Merasa Terganggu Jika Hasto Mau Gugat Jabatannya ke MK

KPK bakal tetap bekerja seperti biasa meski digugat Hasto. KPK juga tidak mau mengurusi keputusan Sekjen PDIP itu jika merasa kepentingannya dirugikan.

Kapan Hasto Ditahan? KPK Beri Penjelasan, Peringatkan Jangan Berulah dan Singgung Alat Bukti

KPK menegaskan bahwa mereka dapat langsung menahan Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), jika berulah.

Hari Ini, Nakhoda KPK Berganti

Menurut informasi dari Biro Humas KPK, serah terima jabatan (sertijab) tersebut dijadwalkan berlangsung pada pukul 14.00 WIB.

Punya Wewenang Penyadapan, KPK Pastikan OTT Tetap Dipertahankan

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 Setyo Budiyanto menyebut operasi tangkap tangan (OTT) merupakan salah satu rangkaian kewenangan KPK

Prabowo Lantik Pimpinan dan Dewas KPK 2024-2029

PRESIDEN Prabowo Subianto resmi melantik Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

KPK Mau Pemberantasan Korupsi Dilakukan Kolektif

Johanis mengatakan, pemberantasan korupsi harus dilakukan dari banyak sektor. Salah satunya pendidikan dengan cara menguatkan paham antirasuah agar masyarakat berintegritas tinggi.

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

Privilese, Kuasa, dan Bencana

Melayani Adalah Mendidik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia