Berita Terbaru Johanis Tanak Hari Ini

Johanis Tanak Kasih Saran RUU KUHAP, Penyelidik dan Penyidik Wajib S1 Hukum

RUU KUHAP menghapus kebijakan penyidik pembantu. Revisi beleid itu juga wajib mengatur soal tenggat waktu penyidikan, untuk memastikan adanya kepastian hukum kepada pihak berperkara.

Johanis Tanak Sebut KPK Bisa Usut Korupsi di BUMN

Dalam beleid baru itu, petinggi dikategorikan sebagai organ BUMN. Sehingga, KPK tetap bisa membuka kasus jika mengendus korupsi di perusahaan pelat merah.

Soal Aturan Anyar BUMN, Johanis Tanak: Tersangka Sebelum UU Berlaku Masih Bisa Diproses

Menurut Tanak, Lembaga Antirasuah masih bisa melakukan penindakan kepada badan hukum jika mengacu pada Pasal 9 huruf G dalam Undang-Undang BUMN.

KPK Nilai Rencana Prabowo Asingkan Koruptor Bisa Maksimalkan Efek Jera

Johanis menilai mengasingkan koruptor merupakan sebuah kengerian untuk memastikan korupsi tidak terjadi.

Tanak tak Merasa Terganggu Jika Hasto Mau Gugat Jabatannya ke MK

KPK bakal tetap bekerja seperti biasa meski digugat Hasto. KPK juga tidak mau mengurusi keputusan Sekjen PDIP itu jika merasa kepentingannya dirugikan.

Kapan Hasto Ditahan? KPK Beri Penjelasan, Peringatkan Jangan Berulah dan Singgung Alat Bukti

KPK menegaskan bahwa mereka dapat langsung menahan Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), jika berulah.

Hari Ini, Nakhoda KPK Berganti

Menurut informasi dari Biro Humas KPK, serah terima jabatan (sertijab) tersebut dijadwalkan berlangsung pada pukul 14.00 WIB.

Punya Wewenang Penyadapan, KPK Pastikan OTT Tetap Dipertahankan

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 Setyo Budiyanto menyebut operasi tangkap tangan (OTT) merupakan salah satu rangkaian kewenangan KPK

Prabowo Lantik Pimpinan dan Dewas KPK 2024-2029

PRESIDEN Prabowo Subianto resmi melantik Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

KPK Mau Pemberantasan Korupsi Dilakukan Kolektif

Johanis mengatakan, pemberantasan korupsi harus dilakukan dari banyak sektor. Salah satunya pendidikan dengan cara menguatkan paham antirasuah agar masyarakat berintegritas tinggi.

Getol OTT di Akhir Tahun, KPK Berupaya Raih Kepercayaan Publik

langkah KPK yang getol melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada akhir tahun ini dinilai sebagai upaya meraih kepercayaan publik.

Utak-atik Anggaran Buat Risnandar Mahiwa Berurusan dengan KPK

Alex enggan memerinci permainan kotor yang menyeret Risnandar. Menurut dia, modus rasuah dalam perkara ini merupakan pengeluaran fiktif.

Risnandar Mahiwa Masih Diperiksa KPK di Pekanbaru

Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa masih berada di Markas Polresta Pekanbaru, Jalan Ahmad Yani. 

Punya 1,9 M, Tapi Risnandar Mahiwa Masih Terjaring OTT

Dia menyerahkan laporan pada 18 Maret 2024. Dalam berkasnya, Risnandar mengaku cuma memiliki satu rumah di Jakarta Pusat seluas 33 meter persegi.

Pj Wali Kota Pekanbaru Kena OTT KPK

Tanak belum memberikan keterangan soal siapa saja pihak turut terjaring operasi tersebut, karena kegiatan penyidikan tersebut masih berlangsung. 

KPK Konfirmasi Pj Wali Kota Pekanbaru yang Terjaring OTT

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT)

Johanis Tanak Apresiasi Sayembara Tangkap Harun Masiku 

Johanis Tanak mengapresiasi pernyataan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait soal sayembara Rp8 miliar bagi pihak yang bisa menangkap buronan kasus korupsi Harun Masiku.

Melihat Sikap Johanis Tanak soal OTT, saat Uji Kelayakan Menolak, tapi Setujui OTT Gubernur Bengkulu

WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak disebut setuju dengan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (RM).

Profil Lima Pimpinan KPK Periode 2024-2029, Kembali Diketuai Jenderal Polisi

Setelah pemilihan di internal Komisi III selesai, lima nama itu selanjutnya akan diajukan dalam rapat paripurna dan terakhir diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto

Pimpinan KPK 2024-2029 Disebut Punya Rekam Jejak Bermasalah 

Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Universitas Mulawarman (Unmul) Herdiansyah Hamzah menilai pimpinan KPK periode 2024-2029 punya rekam jejak bermasalah.

Dilema Relasi Gender di Arab Saudi

Born to Rule: Prabowo, Sumitro, dan Takdir Sejarah

Lemahnya Perlindungan Konsumen

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting