Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut masih menimbang soal pembentukan organisasi masyarakat (ormas) dan partai politik. Sebelumya, Anies memberi sinyal akan membentuk ormas dan partai usai gagal mengikuti kontestasi Pilkada serentak 2024.
"Yang pasti saat ini mas Anies masih menimbang soal aspirasi mengenai ormas maupun partai, semua masih dikaji sangat mendalam," kata juru bicara Anies, Usamah Abdul Azis dalam program Crosscheck Medcom.id.
Usamah mengatakan saat ini aspirasi untuk membentuk ormas dan partai semakin kuat. Bahkan, semakin banyak yang ingin bergabung. "Kita tunggu keputusan dari Mas Anies langsung," ujar dia.
Begitu pula terkait mendukung salah satu paslon, Anies disebut masih menimbang. Menurutnya, Anies tidak perlu terburu-buru menentukan sikap karena waktu masih panjang. Terpenting, dia membuka peluang Anies mendukung salah satu paslon.
"Sekali lagi dari sisi Mas Anies sendiri memang beliau belum memutuskan untuk mendukung siapapun, kita masih ada peluang untuk ke depan dan kita harus menghargai keputusan ini," pungkasnya. (Yon/P-2)
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketum PSI Kaesang Pangarep berkomitmen partainya terus bertransformasi menjadi partai yang inklusif dan terbuka. Ia mengajak kader PSI untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu Raya
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Namun, Junta Myanmar masih belum merespons seruan dari NUG.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan menjadi oposisi selama 10 tahun terasa lama.
Guntur menilai pihaknya ingin menjadi pihak yang mengawal kekuasaan. Menurutnya, akan berbahaya ketika tidak ada pihak yang mengawasi jalannya pemerintahan.
KETUA Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya kerja sama antarelite politik untuk membangun bangsa Indonesia.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
Pramono enggan berbicara soal oposisi. Dia mengatakan sistem presidensial yang dianut Indonesia tak ada istilah oposisi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved