Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut masih menimbang soal pembentukan organisasi masyarakat (ormas) dan partai politik. Sebelumya, Anies memberi sinyal akan membentuk ormas dan partai usai gagal mengikuti kontestasi Pilkada serentak 2024.
"Yang pasti saat ini mas Anies masih menimbang soal aspirasi mengenai ormas maupun partai, semua masih dikaji sangat mendalam," kata juru bicara Anies, Usamah Abdul Azis dalam program Crosscheck Medcom.id.
Usamah mengatakan saat ini aspirasi untuk membentuk ormas dan partai semakin kuat. Bahkan, semakin banyak yang ingin bergabung. "Kita tunggu keputusan dari Mas Anies langsung," ujar dia.
Begitu pula terkait mendukung salah satu paslon, Anies disebut masih menimbang. Menurutnya, Anies tidak perlu terburu-buru menentukan sikap karena waktu masih panjang. Terpenting, dia membuka peluang Anies mendukung salah satu paslon.
"Sekali lagi dari sisi Mas Anies sendiri memang beliau belum memutuskan untuk mendukung siapapun, kita masih ada peluang untuk ke depan dan kita harus menghargai keputusan ini," pungkasnya. (Yon/P-2)
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Kamaruddin menilai, rekam jejak Jokowi yang tidak pernah kalah dalam lima kali pertarungan elektoral demokrasi Indonesia menjadi daya tarik utama bagi para tokoh.
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025, Immanuel Ebenezer Gerungan, mengeklaim memiliki petunjuk mengenai keterlibatan sebuah partai politik.
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Sikap PDIP jika memilih oposisi justru akan memperlihatkan konsistensi dan kedewasaan dalam berpolitik.
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
Guntur menegaskan, sikap politik tersebut telah dirumuskan jauh sebelum munculnya kasus hukum yang menimpa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Namun, Junta Myanmar masih belum merespons seruan dari NUG.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan menjadi oposisi selama 10 tahun terasa lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved