Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut masih menimbang soal pembentukan organisasi masyarakat (ormas) dan partai politik. Sebelumya, Anies memberi sinyal akan membentuk ormas dan partai usai gagal mengikuti kontestasi Pilkada serentak 2024.
"Yang pasti saat ini mas Anies masih menimbang soal aspirasi mengenai ormas maupun partai, semua masih dikaji sangat mendalam," kata juru bicara Anies, Usamah Abdul Azis dalam program Crosscheck Medcom.id.
Usamah mengatakan saat ini aspirasi untuk membentuk ormas dan partai semakin kuat. Bahkan, semakin banyak yang ingin bergabung. "Kita tunggu keputusan dari Mas Anies langsung," ujar dia.
Begitu pula terkait mendukung salah satu paslon, Anies disebut masih menimbang. Menurutnya, Anies tidak perlu terburu-buru menentukan sikap karena waktu masih panjang. Terpenting, dia membuka peluang Anies mendukung salah satu paslon.
"Sekali lagi dari sisi Mas Anies sendiri memang beliau belum memutuskan untuk mendukung siapapun, kita masih ada peluang untuk ke depan dan kita harus menghargai keputusan ini," pungkasnya. (Yon/P-2)
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Titi Anggraini mengatakan partai politik seharusnya patuh pada konstitusi. Hal itu ia sampaikan terkait putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Namun, Junta Myanmar masih belum merespons seruan dari NUG.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan menjadi oposisi selama 10 tahun terasa lama.
Guntur menilai pihaknya ingin menjadi pihak yang mengawal kekuasaan. Menurutnya, akan berbahaya ketika tidak ada pihak yang mengawasi jalannya pemerintahan.
KETUA Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya kerja sama antarelite politik untuk membangun bangsa Indonesia.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
Pramono enggan berbicara soal oposisi. Dia mengatakan sistem presidensial yang dianut Indonesia tak ada istilah oposisi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved