Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengaku banyak menerima surat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik untuk mengganti caleg DPR RI hasil Pemilu 2024 yang sudah terpilih dan ditetapkan. Bahkan, surat itu masih diterimanya sampai tadi pagi.
Afifuddin memperkirakan, surat dari DPP partai politik terkait pergantian antarawaktu caleg DPR RI terpilih juga masih akan diterima pihaknya sampai beberapa hari ke depan sebelum pelantikan pada awal Oktober 2024.
"Banyak sekali surat yang kami terima dari DPP partai. Partainya macem-macem, semuanya lah, yang mengajukan mundurnya calon anggota dewan terpilih dan kemudian mengajukan calon dengan nomor atau suara di bawahnya," katanya di Kantor KPU RI, Jakarta, hari ini.
Baca juga : PHPU Rampung, KPU Tetapkan Calon Terpilih pada Kamis (22/9)
Menurutnya, KPU akan mengompilasi seluruh permohonan partai itu untuk ditindaklanjuti. Salah satu bentuk tindak lanjut itu adalah dengan melakukan klarifikasi ke DPP partai yang mengajukan pergantian caleg terpilih.
Selain mengundurkan diri, alasan partai menganti caleg terpilihnya juga disebabkan oleh kondisi berhalangan tetap seperti meninggal dunia. Afifuddin menegaskan, proses klarifikasi akan dilakukan oleh KPU sebelum caleg terpilih hasil Pemilu 2024 dilantik pada 1 Oktober 2024.
"Jadi intinya sebelum nanti pelaksanaan atau proses pelantikan, kami memastikan siapa yang terundang, siapa yang sudah mundur, penggantiannya seperti apa. Nanti akan kami bahas bersama di KPU RI," tandasnya.
Baca juga : MK Mulai Sidangkan kembali PHPU Pileg Jumat (9/8)
Sebelumnya dalam rapat pleno penetapan caleg terpilih DPR RI yang digelar secara terbuka pada Minggu (25/8), KPU mengumumkan ada sembilan caleg yang diganti. Salah satunya adalah caleg Partai Gerindra dari daerah pemilihan Sulawesi Utara, yakni Christovel Liempepas karena terbukti melakukan tindak pidana pemilu. Berikut daftar lengkapnya:
1. Dapil Sumatera Utara II
Partai Gerindra
Baca juga : Bawaslu Temukan Ribuan Petugas Pantarlih Terafiliasi Parpol, Ini Respons KPU
Gus Irawan Pasaribu (peringkat suara sah ke-I) dan Ari Wibowo (peringkat suara sah ke-II) diganti Sabam Rajagukguk: mengundurkan diri
2. Dapil Jawa Barat III
Partai Golkar
Baca juga : Petugas Pantarlih Terafiliasi Parpol Bisa Mendegradasi Kepercayaan Publik terhadap Penyelenggaraan Pilkada
Budhy Setiawan (peringkat suara sah ke-I) diganti Isfhan Taufik Munggaran: meninggal dunia
3. Dapil Jawa Timur II
Partai NasDem
Moh Haerul Amri (peringkat suara sah ke-I) diganti Dini Rahmania: meninggal dunia
4. Dapil Nusa Tenggara Timur II
Partai NasDem
Ratu Ngadu Bonu Wulla (peringkat suara sah ke-I) diganti Victor Laiskodat: mengundurkan diri
5. Dapil Kalimantan Tengah
PDI Perjuangan
Agustiar Sabran (peringkat suara sah ke-I) diganti Willy Midel Yoseph: mengundurkan diri
6. Dapil Kalimantan Selatan II
Partai NasDem
Rahmat Trianto (peringkat suara sah ke-I) diganti Machfud Arifin: mengundurkan diri
7. Dapil Sulawesi Utara
Partai Gerindra
Christovel Liempepas (peringkat suara sah ke-I) diganti Martin D Tumbelaka: terbukti melakukan tindak pidana pemilu dengan putusan pengadilan tinggi
8. Dapil Sulawesi Tenggara
Partai NasDem
Tina Nur Alam (peringkat suara sah ke-I) diganti Ali Mazi: mengundurkan diri
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketum PSI Kaesang Pangarep berkomitmen partainya terus bertransformasi menjadi partai yang inklusif dan terbuka. Ia mengajak kader PSI untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu Raya
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved