Petugas Pantarlih Terafiliasi Parpol Bisa Mendegradasi Kepercayaan Publik terhadap Penyelenggaraan Pilkada

TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Pengamat kepemiluan Titi Anggraini meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menindaklanjuti temuan tersebut.

"KPU harus responsif terhadap temuan tersebut karena bisa berdampak buruk pada upaya politisasi atau delegitimasi proses dan hasil pilkada oleh kelompok yang tidak puas," kata Titi kepada Media Indonesia, Jumat (26/7).

Baca juga : Kapan Gaji Pantarlih Pilkada 2024 Cair? Cek Jadwal dan Nominalnya

Temuan soal petugas pantarlih yang terafiliasi parpol juga sangat mengkhawatirkan. Sebab, bukan hanya kredibilitas pemutakhiran data pemilih yang bisa diragukan, hal itu juga bisa berdampak pada penyalahgunaan data ataupun akses untuk kepentingan partisan elektoral.

"Pihak-pihak yang keberatan bisa terus menerus mempersoalkan hal itu dan membangun opini yang bisa mendegradasi kepercayaan publik terhadap jalannya pilkada," imbuh Titi.

Setelah adanya temuan tersebut, hal yang paling penting bagi KPU selain sikap responsif dan cepat tanggap menyikapi temuan tersebut, KPU juga harus terbuka, transparan dan akuntabel menyampaikan status tindak lanjut yang sudah dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut kepada publik.

"Hal itu penting agar tidak terus menerus terjadi kontroversi dan spekulasi yang bisa menggerus integritas dan kredibilitas kerja-kerja KPU dalam menyelenggarakan pilkada serentak 2024," pungkasnya. (Dis/Z-7)