Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
KETUA Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 Nusron Wahid memastikan akan bekerja dan fokus pada substansi masalah dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan haji 2024.
"Kami tetap pada substansi karena pansus angket mencari dugaan adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Kementerian Agama, dan itu ada unsur pelanggaran UU," ujarnya.
Nusron, yang dihubungi pada Selasa (20/8), menerangkan bahwa secara spesifik pansus fokus pada masalah alokasi kuota haji tambahan.
Baca juga : Proses Pansus Haji Harus Terbuka untuk Publik dan Jangan Bermuatan Politis
"Kami fokus di sana, jadi kalau dalam proses itu ada pelanggaran, ya kami akan apa adanya. Lalu kami cari motifnya. Artinya, pansus tidak akan membeda-bedakan, melebih-lebihkan, atau menambah-nambahkan. Ini adalah hak konstitusional dan mencari benang merahnya," jelasnya.
Selanjutnya, Nusron menjelaskan selama sepekan ini pansus akan segera meminta keterangan dari berbagai pihak yang terkait penyelenggaraan ibadah haji.
"Tentu ini menguras energi. Tapi selama seminggu ini kami akan memanggil semua dirjen. Jadi kami targetkan semua selesai sebelum Oktober, jadi ada waktu sekitar satu setengah bulan," terangnya.
Kepastian pansus untuk bekerja on the track juga disampaikan oleh anggota pansus haji, Luluk Nur Hamidah. Menurutnya, anggota pansus akan saling mengontrol dan menguatkan.
"Semoga tidak (masuk angin). Satu sama lain akan saling mengontrol dan menguatkan, secara kolektif dan kolegial," tukasnya. (P-5)
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, menegaskan komitmennya mendukung industri kreatif nasional melalui regulasi yang lebih berpihak
ANGGOTA Komisi I DPR Oleh Soleh mengingatkan pemerintah untuk tak mengikuti klaim Malaysia terkait Blok Ambalat. Malaysia menyebut Blok Ambalat sebagai Laut Sulawesi.
Universitas Danantara diluncurkan BPI Danantara untuk cetak SDM unggul berkelas dunia, kolaborasi dengan Columbia, Tsinghua, dan Stanford University.
Perpres ini memberikan tunjangan sebesar Rp30.012.000 per bulan kepada sekitar 1.100 dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di wilayah DTPK.
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali memanggil mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait dugaan penyimpangan pembagian kuota haji
Laporan masyarakat menyebut setiap jamaah diminta membayar US$4.000–5.000, setara Rp60 juta–75 juta, demi memuluskan keberangkatan di luar mekanisme resmi.
Diduga ada pelanggaran dalam kuota haji. Itu karena pelaksanaannya melanggar peraturan perundang-undangan.
KPK telah memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Kamis (7/8).
Anna mengatakan, Yaqut bisa memberikan keterangan detil soal dasar hukum pembagian kuota haji. Penjelasan akan dipaparkan kepada penyelidik KPK.
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar meyakini bahwa kuota haji untuk Indonesia pada 2026 tidak akan mengalami pengurangan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved