Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
Pengacara Firli Bahuri, Ian Iskandar, menanggapi perihal naiknya status perkara yang menjerat kliennya terkait Pasal 36 juncto Pasal 65 Undang-Undang KPK dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Ian menyebut bahwa naiknya status perkara tersebut merupakan hal yang keliru.
"Pasal 36 itu adalah ranahnya KPK bukan Polda Metro terkait dengan etik pimpinan KPK yang dilarang untuk bertemu langsung atau tidak langsung dengan tersangka. Jadi kalau pihak Polda Metro menaikan tahap penyidikan dengan menjadikan tersangka Pak Firli itu keliru," kata Ian saat dihubungi, Selasa (13/8).
Ian menjelaskan, saat Firli Bahuri bertemu dengan Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada tanggal 2 Maret 2022, SYL sendiri sedang tidak dalam status apapun, baik terlapor ataupun sebagai tersangka.
Baca juga : Polda Metro Masih Lengkapi Berkas Firli Bahuri
Menurutnya, dengan dijeratnya Firli Bahuri dalam Pasal 36 tersebut, kepolisian hanya terkesan mencari-cari kesalahan terhadap Firli Bahuri.
"Status SYL sendiri tidak tersangka, tidak menyandang status apapun saat bertemu dengan Pak Firli. Begitu juga yang mendatangi itu beliau (SYL) bukan Pak Firli yang punya inisiatif. Jadi ini keliru betul, keliru yang sangat mendasar kalau Pak Firli dijadikan lagi tersangka dengan tuduhan Pasal 36 UU KPK," ujarnya.
Lebih lanjut, Ian mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan langkah hukum terkait pasal yang menjerat kliennya tersebut. Namun, Ian tidak merinci kapan dan seperti apa langkah hukum itu akan dilakukan.
Baca juga : IPW Dorong Polda Metro Jaya Untuk Segera Rampungkan Kasus Firli Bahuri
"Saya kira itu clear ya, itu artinya dicari-cari kesalahan Pak Firli. Pemerasan tidak terbukti dicari di pasal 36, pasal 36 tak terbukti pasal 65, ini kan aneh. Ke depannya, kami pasti akan mengambil langkah-langkah dengan mempertimbangkan langkah hukum. Kami lagi mempertimbangkan langkah hukumnya," tuturnya.
Diketahui sebelumnya, Polda Metro Jaya mengungkap perkembangan terkait dua perkara baru yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri. Terbaru, laporan terkait Pasal 36 juncto Pasal 65 Undang-Undang KPK sudah dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke tahap penyidikan.
"LP (laporan polisi) kedua terkait pasal 36 Undang-Undang KPK sudah dilakukan gelar perkara naik ke penyidikan saat ini sedang berproses," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Selasa (13/8).
Selain terkait Pasal 36 tersebut, penyidik juga tengah mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Firli Bahuri. Namun Ade belum merinci lebih jauh perkembangan penanganan perkara tersebut.
"Jadi ada dua berkas yang saat ini dilakukan penyidikan oleh tim penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya bersama dengan tim penyidik Tipidkor Bareskrim Polri. Dan kami pastikan tidak ada kendala ataupun hambatan dalam penanganan perkara a quo" jelasnya. (Fik/P-2)
Pendalaman yang sedang dilakukan jajaran BRI berkaitan dengan melihat sebab, apakah itu terkait dengan upaya penagihan atau hal lainnya.
Korban merupakan dua karyawan Universitas Pancasila, berinisal RZ dan DF. Kasusnya telah bergulir 19 bulan.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Nasir Djamil mengapresiasi pengungkapan sindikat peredaran narkoba jaringan internasional dengan menyita 516 kg sabu oleh Polda Metro Jaya.
Akibat peristiwa tersebut, dua remaja berinisial AR dan RM mengalami luka tembak serius dan kini tengah mendapatkan perawatan medis.
Polda Metro Jaya bongkar jaringan narkotika internasional Iran, China, Malaysia, Indonesia, amankan 7 tersangka dan 516 kg sabu
Abraham Samad diperiksa penyidik Polda Metro Jaya, Rabu (13/8) lantaran podcast atau siniar yang dibuatnya membahas tentang tudingan ijazah palsu Jokowi.
KPK menyebut praktik pemerasan yang dilakukan Wamenaker Immanuel Ebenezer telah berlangsung lama dengan nilai yang cukup besar.
BUPATI Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, menanggapi tuduhan dugaan pemerasan terhadap dirinya yang dilaporkan pengusaha hewan di Kabupaten Tasikmalaya.
SEORANG pengusaha pengadaan hewan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, mendatangi Satuan Reserse Polres Tasikmalaya.
KPK mendalami proses keimigrasian TKA di sejumlah pintu masuk, seperti Tanjung Priok, Batam, dan Bandara Soekarno-Hatta.
DIVISI Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri masih memproses sidang banding 36 anggota polisi yang terlibat dalam kasus pemerasan terhadap penonton konser DWP
UI mendorong semua pihak yang mendapatkan tekanan atau ancaman pemerasan untuk melapor pada pihak kepolisian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved