Skenario Kotak Kosong di Pilkada Tunjukkan Demokrasi yang tidak Sehat

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic dan International Studies Arya Fernandes menegaskan elit partai politik yang memunculkan ide untuk membuat skenario kotak kosong di pilkada berarti sedang menunjukkan kualitas demokrasi yang tidak sehat.

Dia juga mengingatkan bahwa pilkada diselenggarakan untuk mencari kandidat pemimpin daerah terbaik dengan cara yang demokratis, yaitu lewat pemilihan atau pemungutan suara. Sehingga, apabila semangat atau niat awalnya mendorong untuk mengajukan calon tunggal dan melawan kotak kosong, Arya menyebut hal itu jauh dari demokrasi yang sehat.

“Bisa jadi, kalau skenario itu terjadi, tentu menurut saya pribadi, suatu yang tidak sehat bagi kompetisi kita, pilkada kita. Karena tidak ada kontestasi. Tidak memberikan peluang seseorang untuk maju,” jelasnya di Kantor CSIS, Jakarta, hari ini.

Baca juga : KIM : Kotak Kosong di Pilkada Sah-sah saja

Dia juga menduga desain skenario para parpol untuk membuat koalisi besar di pilkada DKI Jakarta sengaja untuk menghalangi Anies Baswedan yang mungkin akan berpeluang maju kembali dalam pilpres 2029.

“Kedua, mungkin juga terkait soal jarak elektabilitas yang cukup tinggi antara Pak Anies dengan kompetitornya. Tetapi sekali lagi, saya kira, ini bukan soal siapanya, tetapi soal desain yang tidak kompetitif itu,” tegasnya.

Dia berharap masyarakat sipil bisa segera mendesak agar partai politik yang memiliki niat untuk memuluskan skenario kotak kosong itu untuk sadar dan kembali membangun demokrasi yang sehat.

Baca juga : Pelantikan Serentak Pilkada 2024 Harusnya Tunggu Sengketa di MK

Diketahui sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa ada rencana untuk membentuk Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah daerah, termasuk di Jakarta.

KIM Plus merupakan koalisi partai politik yang di dalamnya tambahan partai politik yang sebelumnya berada di luar KIM.

Para pengamat menilai apabila KIM Plus terbentuk, terutama di Pilkada Jakarta, besar kemungkinan kandidat yang maju hanya diikuti oleh satu pasang calon gubernur dan calon wakil gubernur saja. (P-2)