Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara soal munculnya nama Wali Kota Medan Medan Bobby Nasution dalam persidangan mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba. KPK memastikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak asal sebut dalam mengulik fakta persidangan.
Apalagi, Bobby merupakan menantu Presiden Joko Widodo. Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengungkapkan JPU memiliki hak penuh untuk mengatur strategi di persidangan demi kebutuhan pembuktian kasus Abdul Gani.
“Kalau terkait itu kita kembalikan ke jaksa penuntut umum,” kata Tessa di Jakarta, Selasa (6/8/2024).
Baca juga : Nama Bobby Muncul di Sidang Suap Eks Gubernur Malut, KPK Tunggu Laporan Jaksa
Ia tidak menutup kemungkinan JPU bakal menghadirkan Bobby dalam persidangan. Namun, perihal tersebut merupakan kewenangan penuh dari para penuntut umum. Menurut dia, jaksa sudah pasti paham bagaimana cara untuk memperkuat dakwaan dan meyakinkan majelis hakim.
“Apabila memang keterangan saksi yang dimaksud itu, betul-betul dibutuhkan dalam rangka memperkuat keyakinan hakim untuk memutus perkaranya, tentunya dapat dilakukan pemanggilan sebagaimana tadi sudah ada yurisprudensinya ya,” ujar Tessa.
Lebih jauh Tessa mengatakan, KPK akan kembali mendalami semua fakta yang sudah terungkap di persidangan. Nantinya, jaksa akan membuat laporan untuk dipertimbangkan kelanjutannya oleh kedeputian penindakan lembaga antirasuah.
Baca juga : Tersangka Kasus Suap Eks Gubernur Malut Bisa Bertambah
Nama Bobby dan istrinya terungkap dalam sidang dugaan suap Abdul Gani di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate, Rabu (31/7) lalu. Ketika itu, JPU KPK tengah mencecar Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Kadis ESDM) Provinsi Malut, Suryanto Andili sebagai saksi.
Abdul Gani sendiri mengaku menggunakan istilah ‘Blok Medan’ untuk perizinan tambang di Halmahera untuk usaha istri Wali Kota Medan Bobby yang juga putri Presiden Jokowi, Kahiyang Ayu. Abdul Gani juga tidak membantah adanya pertemuan dengan salah satu pengusaha di Medan. “Kode itu milik istri Wali Kota Medan, istrinya Bobby,” ujar Gani.
Adapun Bobby Nasution enggan menanggapi namanya disebut dalam sidang kasus Abdul Gani Kasuba. Bobby mengaku hal itu tidak etis untuk berkomentar. “Ya pokoknya itu kan hasil sidang ya. Saya rasa kalau komentari dalam seperti ini saya enggak etis,” ujar Bobby pada Sabtu (3/8).
Baca juga : KPK Kaitkan Bisnis Mantan Gubernur Malut dengan Kasus Pencucian Uang
Menteri Sekretaris Negara Pratikno juga tidak mau berkomentar perihal Bobby ataupun Kahiyang memiliki izin tambang. “Waduh, saya nggak tahu, nggak lah nggak ada, Itu kan proses hukum,” ujar Pratikno sebelum rapat terbatas di Istana Kepresidenan, dikutip Senin (5/8) lalu.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga enggan menanggapi perihal izin usaha tambang yang dimiliki Bobby-Kahiyang. Mantan panglima TNI beralasan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) tidak mengurusi hal yang menjadi ranah persidangan.
"Saya tidak mau komentari yang bukan tugas KSP. Itu urusannya, kalau memang ada urusannya, tanya sana lah," ucap Moeldoko di Istana, kemarin. (Fet/Can/MGN/P-3)
KPK memeriksa Ketua Kadin Surakarta Ferry Septha Indrianto terkait dugaan suap proyek jalur kereta DJKA Kemenhub, untuk melengkapi berkas tersangka Sudewo.
Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2025 merosot ke 34, menempatkan Indonesia di peringkat 109 dunia, akibat lemahnya pengawasan dan kebijakan permisif.
KPK periksa Kartika Sari sebagai saksi kasus dugaan suap ijon proyek Bekasi, yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kuswara dan pihak swasta.
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK menyatakan tidak mempermasalahkan batalnya Jamdatun Kejagung Narendra Jatna bersaksi dalam sidang ekstradisi buronan Paulus Tannos di Singapura karena sudah ada afidavit.
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
Penilaian itu muncul seiring alokasi dana Rp28 miliar dalam APBD Sumut 2026 untuk kegiatan seremonial yang digelar empat kali setahun.
Boyamin menyebut KPK pilih kasih kepada sejumlah saksi dalam kasus rasuah pembangunan jalan di Sumatra Utara.
GUBERNUR Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Sumut pada 2026 sebesar 7,9 persen atau menjadi Rp3.228.971 daripada 2025.
Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut tahun 2026 sebesar Rp3.228.971.
DEWAN Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap penyidik yang menangani kasus dugaan korupsi pembangunan jalan Sumut.
KPK tidak mau menyampuri keputusan Dewas yang mengusut laporan tersebut. Tapi, KPK mengeklaim penyidik sampai jaksa tidak melakukan kesalahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved