Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) merespon kritik masyarakat mengenai urgensi melantik tiga wakil menteri di akhir jabatannya. Presiden menyebut pelantikan ini sebagai upaya memuluskan proses transisi pemerintahan ke depan.
"Ini untuk melancarkan memuluskan keberlanjutan. Iya itu aja," ujar Presiden Jokowi usai menghadiri pembukaan Piala Presiden 2024, di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Jumat, (19/7).
Jokowi mengaku telah berkoordinasi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal ini dilakukan sebelum melantik tiga wamen.
Baca juga : Pelantikan Wamen, Jokowi Ingin Transisi Pemerintahan Berjalan Mulus
"Sudah saya bicarakan langsung," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi melantik tiga wamen baru di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Juli 2024. Langkah tersebut dinilai tak urgen karena pemerintahan Presiden ketujuh itu tersisa beberapa bulan lagi.
Dengan sisa waktu yang hanya tinggal beberapa bulan, publik akan melihat tidak ada urgensinya mengangkat para wamen tersebut,” kata peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli, saat dikutip dari Media Indonesia, Kamis, 18 Juli 2024.
Baca juga : KPK Ingatkan Wamen Baru Serahkan LHKPN
Lili juga menilai masyarakat akan melihat pelantikan para wamen itu sebagai kegiatan politis. Seperti, ajang bagi-bagi jabatan.
"Publik akan cenderung melihat sebagai bagi-bagi jabatan saja daripada untuk meningkat kinerja kementerian,” tegasnya.
Adapun wamen yang baru dilantik yakni Thomas Djiwandono, sebagai Wakil Menteri Keuangan. Kini Menkeu Sri Mulyani memiliki wakil menteri lain selain Suahasil Nazara.
Baca juga : Jokowi Lantik 3 Wamen Baru, Publik Ragukan Akselerasi Kinerja Kementerian
Kemudian Yuliot yang mengisi posisi baru Wakil Menteri Investasi. Serta Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian menggantikan Harvick Hasnul Qolbi. (Z-8)
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan sekaligus melepas keberangkatan anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menuju kegiatan retret di Magelang,
PENGAMAT politik Citra Institute Efriza menilai pernyataan Presiden Prabowo yang disebut hanya memilih pembantu yang berkeringat bersamanya di Pilpres 2024 sekaligus bantahan isu reshuffle
ISU mengenai orang yang tidak berkeringat dan disebut ingin masuk ke dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto tak memiliki implikasi politik secara nyata
KETUA Umum Partai NasDem, Surya Paloh, meyakini Presiden Prabowo Subianto memiliki tekad kuat untuk membawa perubahan besar demi kemajuan bangsa
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar Indonesia memberikan bantuan pengobatan kepada sekitar 2.000 warga Gaza korban perang.
Prabowo Subianto mengisyaratkan tidak akan mengundang kepala negara asing dalam peringatan HUT ke-80 RI
Viktor meminta MK memuat larangan wamen rangkap jabatan secara eksplisit pada amar putusan, bukan hanya di dalam pertimbangan hukum.
BELAKANGAN ini, rakyat terus ditampar oleh berbagai pemandangan sosial, politik, dan ekonomi yang memilukan.
Apa yang terjadi di Indonesia saat ini telah melampaui frasa serakahnomics seperti diungkapkan Presiden Prabowo Subianto.
MK menyatakan tidak menerima permohonan pengujian materiil UU Kementerian Negara yang mempersoalkan rangkap jabatan wakil menteri
30 Wakil Menteri tercatat rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Simak daftar lengkapnya dan isu konflik kepentingan yang menuai sorotan publik.
Pasalnya dalam undang-undang tersebut mengatur larangan rangkap jabatan terhadap menteri, sementara untuk wakil menteri atau wamen tidak ada larangan serupa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved