Pelantikan Wamen, Jokowi Ingin Transisi Pemerintahan Berjalan Mulus

DIREKTUR Eksekutif Indo Barometer M Qodari menilai dilantiknya tiga orang dekat presiden terpilih Prabowo Subianto menjadi wakil menteri bukan bentuk intervensi terhadap pemerintah sekarang. Berkaca dari pengalaman wakil menteri Investasi Yulito Tanjung yang sifatnya membantu kerja menteri investasi Bahlil Lahadalia.

"Menurut saya tidak (intervensi) ya. Coba kita mulai dari kementerian investasi itu yang jadi Wamen kan Yuliot dilihat orang internal kementerian investasi dan notabene orang dekat Bahlil. Jadi justru menurut saya selain membantu Bahlil bukan mustahil penerus Bahlil di kementerian investasi. Sementara Bahlil akan dapat tugas baru," ujarnya, Jumat (19/7).

Qodari juga menyampaikan ditempatkannya orang yang dipercaya Prabowo sebagai wakil menteri keuangan merupakan bentuk kepastian transisi pemerintahan agar sinkronisasi menjadi lebih mudah. Bahkan kemungkinan Thomas Djiwandono akan menjadi menteri keuangan di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca juga : KPK Ingatkan Wamen Baru Serahkan LHKPN

"Ini salah satu kunci dari pemerintah ke depan adalah keuangan dan penganggaran Prabowo. Ada beberapa program besar yang membutuhkan pengaturan anggaran dan saya melihatnya ini adalah follow up, penajaman dari pertemuan Sri Mulyani dengan tim sinkronisasi yang diketuai Pak Dasco. Jadi supaya lebih intens supaya sinkronisasinya lebih mudah dan lebih maksimal," paparnya.

Sedangkan untuk Wamentan Sudaryono juga adalah orang dipilih Prabowo karena kemampuannya dalam bidang pangan.

"Salah satu program andalan Prabowo itu adalah soal ketahanan pangan. Dan Sudaryono ini juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI).

Baca juga : Jokowi Lantik 3 Wamen Baru, Publik Ragukan Akselerasi Kinerja Kementerian

"Artinya dekat dengan tugas-tugas kementerian pertanian notabene Amran juga sebetulnya dekat dengan Prabowo. Bukan mustahil ke depan penerus Amran adalah sudaryono sebagai menteri pertanian," tukasnya.

Pakar politik BRIN Firman Noor mengatakan sekarang suasana transisi pemerintahan sudah sangat terasa. Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih ingin lebih cepat mengetahui siapa saja orang-orang yang bisa diajak bekerja sama.

"Masa transisi ini memang sudah sangat terasa sekali. Satu kementerian yang memang maunya Prabowo segera tahu persis di dalamnya seperti soal finansial bisa disusun cepat. Dan dia ingin tahu siapa saja yang bisa kerja sama di kementerian dan dihandle," terangnya.

Baca juga : Wameninves Diminta Penuhi Target Investasi Pemerintahan Jokowi

Hal ini merupakan bagian penting dari transisi khususnya dalam merealisasikan janji Prabowo-Gibran untuk bisa dijalankan tanpa membuat lumpuh perekonomian negara.

"Dan dia tempatkan orang yang bisa bekerja di bidang ekonomi. Jadi memang transfer kekuasaan juga membawa misi menjalankan proyek Prabowo"

Dia menekankan pada akhirnya hal itu akan menjadi hak prerogatif Prabowo sebagai kepala negara. Namun yang menarik saat ini presiden Joko Widodo memersilahkan masuknya orang kepercayaan Prabowo dalam struktur resmi.

"Pada akhirnya memang hak prerogatif dia. Tapi yang menarik Jokowi memersilahkan itu sehingga ini semacam akses yang diberikan penguasa yang akan mengikuti anaknya. Jadi masih suatu manuver politik bagaimana janji itu mampu direalisasikan," tukasnya. (Z-8)