Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Menteri Investasi/ Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot mengatakan arahan Presiden RI Joko Widodo kepada dirinya setelah dilantik, yaitu berusaha agar target-target investasi bagi pertumbuhan ekonomi bisa tercapai sampai dengan akhir pemerintahan Jokowi.
"Kemudian kami juga dengan adanya pemerintahan baru, mengantarkan bagaimana kesinambungan kegiatan investasi terutama yang strategis, hilirisasi, itu tetap berjalan. Sehingga target-target pertumbuhan dan juga indikator-indikator ekonomi apalagi investasi bisa tercapai," kata Yuliot, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/7).
Sementara itu, dia katakan belum ada arahan apapun dari presiden terpilih Prabowo Subianto. Dengan durasi kerja tersisa tiga bulan, fokus pekerjaannya lebih kepada penyelesaian regulasi dan pelaksanaan kegiatan investasi.
Baca juga : Pertumbuhan Ekonomi Era Jokowi Cenderung tidak Inklusif
"Jadi kami fokus untuk menyelesaikan ada regulasi, kemudian ada yg sudah komit pelaksanaan kegiatan investasi," kata Yuliot.
Di sisi lain, dia katakan keberlanjutan IKN menjadi prioritas, terutama untuk mengisi klaster-klaster di luar inti pusat area pemerintahan.
"Jadi kalau IKN, infrastruktur untuk kawasan inti pusat pemerintahan itu sudah disiapkan pemerintah. Jadi nanti bagaimana mengisi untuk kluster-kluster yang lain, peningkatan investasi, kemudian juga mendorong adanya kawasan ekonomi. Kawasan financial center juga ditargetkan kedepannya," kata Yuliot.
Baca juga : Jokowi Minta ASEAN Bersatu
BKPM juga akan berkoordinasi dengan Otorita IKN untuk percepatan investasi di IKN. Dari data yang ada, kata Yuliot, komitmen investasi sudah lebih dari 400 letter of intent (LoI). Namun tapi ini kan kita ada prioritas menyiapkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
"Setelah KIPP siap, kita akan mendorong investasi lebih tersebar lagi sesuai dengan klaster-klaster yang ada. Jadi ini perlu percepatan fasilitasi. Itu yang kami koordinasikan dan diupayakan untuk bisa eksekusi segera," kata Yuliot.
Dia katakan, sejauh ini sudah ada investor asing untuk IKN, di dalam daftar sistem mereka, pada sektor energi baru terbarukan.
"Sudah ada. Itu ada di dalam sistem. Jadi kami juga harus lihat sistem. Tapi renewable energy sudah ada investor yang mendaftarkan kegiatan investasinya, juga sudah mempersiapkan pelaksanaan kegiatan investasinya. Bukan (hanya LoI). Mereka sudah masuk tahap perizinan, kata Yuliot. (Z-6)
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Presiden Prabowo Subianto dan Raja Charles III menunjukkan sisi hangat diplomasi internasional saat berdiskusi soal konservasi lingkungan sambil menikmati secangkir teh hangat
Jikalahari menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan sumber daya alam (SDA) di Sumatra merupakan koreksi awal penggunaan hutan yang mengesampingkan lingkungan
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved