Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
WAKIL Menteri Investasi/ Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot mengatakan arahan Presiden RI Joko Widodo kepada dirinya setelah dilantik, yaitu berusaha agar target-target investasi bagi pertumbuhan ekonomi bisa tercapai sampai dengan akhir pemerintahan Jokowi.
"Kemudian kami juga dengan adanya pemerintahan baru, mengantarkan bagaimana kesinambungan kegiatan investasi terutama yang strategis, hilirisasi, itu tetap berjalan. Sehingga target-target pertumbuhan dan juga indikator-indikator ekonomi apalagi investasi bisa tercapai," kata Yuliot, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/7).
Sementara itu, dia katakan belum ada arahan apapun dari presiden terpilih Prabowo Subianto. Dengan durasi kerja tersisa tiga bulan, fokus pekerjaannya lebih kepada penyelesaian regulasi dan pelaksanaan kegiatan investasi.
Baca juga : Pertumbuhan Ekonomi Era Jokowi Cenderung tidak Inklusif
"Jadi kami fokus untuk menyelesaikan ada regulasi, kemudian ada yg sudah komit pelaksanaan kegiatan investasi," kata Yuliot.
Di sisi lain, dia katakan keberlanjutan IKN menjadi prioritas, terutama untuk mengisi klaster-klaster di luar inti pusat area pemerintahan.
"Jadi kalau IKN, infrastruktur untuk kawasan inti pusat pemerintahan itu sudah disiapkan pemerintah. Jadi nanti bagaimana mengisi untuk kluster-kluster yang lain, peningkatan investasi, kemudian juga mendorong adanya kawasan ekonomi. Kawasan financial center juga ditargetkan kedepannya," kata Yuliot.
Baca juga : Jokowi Minta ASEAN Bersatu
BKPM juga akan berkoordinasi dengan Otorita IKN untuk percepatan investasi di IKN. Dari data yang ada, kata Yuliot, komitmen investasi sudah lebih dari 400 letter of intent (LoI). Namun tapi ini kan kita ada prioritas menyiapkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
"Setelah KIPP siap, kita akan mendorong investasi lebih tersebar lagi sesuai dengan klaster-klaster yang ada. Jadi ini perlu percepatan fasilitasi. Itu yang kami koordinasikan dan diupayakan untuk bisa eksekusi segera," kata Yuliot.
Dia katakan, sejauh ini sudah ada investor asing untuk IKN, di dalam daftar sistem mereka, pada sektor energi baru terbarukan.
"Sudah ada. Itu ada di dalam sistem. Jadi kami juga harus lihat sistem. Tapi renewable energy sudah ada investor yang mendaftarkan kegiatan investasinya, juga sudah mempersiapkan pelaksanaan kegiatan investasinya. Bukan (hanya LoI). Mereka sudah masuk tahap perizinan, kata Yuliot. (Z-6)
AUFA Luqmana,17, membeli mobil pikap Esemka bekas, untuk membuktikan keseriusan gugatannya atas wanprestasi Presiden ke-7 Jokowi
Kenapa Jokowi melakukan itu? Kenapa dia malah membuka front pertempuran politik dan menambah musuh baru? Panikkah dia?
Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menekankan Partai Demokrat tidak pernah berurusan dengan polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi
Rampai Nusantara menekankan pentingnya publik untuk kembali pada diskursus yang membangun.
"Saya lihat dari tahun 2014 sampai tahun ini, kasus-kasus kebakaran hutan ini sudah sangat menurun sekali. Sudah menurun hampir 80-85 persen," kata Gibran.
Polda Metro Jaya untuk segera menuntaskan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi demi kepastian hukum dan tak berlarut-larut
KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi menunjuk Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal Partai Gerindra menggantikan Ahmad Muzani.
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Hasto Kristiyanto bersalah, dalam kasus dugaan suap pada proses PAW anggota DPR untuk Harun Masiku.
Menurut Maqdir, jika benar Hasto menerima amnesti, hal itu menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak ingin kasus ini dipersepsikan sebagai upaya politisasi.
Megawati juga mendorong seluruh kader dalam Bimtek PDIP untuk memberi dukungan terhadap pemerintah, selama kebijakan yang diambil berpihak pada rakyat
Kepala Negara memberikan arahan agar tindakan tegas diambil terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Amran juga menyebut berdasarkan arahan Presiden Prabowo, proses penegakkan hukum harus berjalan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved