Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
DIREKTORAT Tidak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri mengungkap kasus judi online dan pornografi jaringan Taiwan. Perputaran uang dalam sindikat internasional ini mencapai Rp500 miliar.
"Di mana perputaran uang pada sindikat judi internasional tersebut mencapai Rp500 miliar selama kurun waktu tiga bulan," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin, 8 Juli 2024.
Djuhandani mengaku akan berkoordinasi dengan Pusat Pelapoan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Jenderal bintang satu ini memastikan akan mengungkap sampai tuntas dan menerapkan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk penelurusan aset
Baca juga : Polri Ungkap Kasus Judi Online dan Pornografi Sindikat Taiwan, 7 Orang Ditangkap
"Dan manakala kita mendapatkan itu semua hasilnya, tentunya akan menyita dan menyidik lebih lanjut tentang TPPU," ujar Djuhandani.
Kasus judi online dan pornografi yang dilakukan melalui aplikasi streaming ini terungkap pada Senin, 24 Juni 2024. Praktek perjudian daring ini dilakukan para pelaku sindikat Taiwan sejak Desember 2023-April 2024.
Dari pengungkapan tersebut, didapati dua situs judi online yakni hot51 dan 82gaming. Satu di antaranya memberikan layanan live streaming pornografi.
Baca juga : Meresahkan, Sara Institute Dorong Polri Usut Mafia Judi Online
"Ditemukan dua situs judi online di mana situs tersebut selalu berubah domainnya untuk menyamarkan. (Salah satu situsnya adalah) Hot51 yang tersedia dua layanan, yaitu layanan judi online dan layanan live streaming pornografi," ungkap Djuhandani.
Para pelaku, kata Djuhandhani dipimpin oleh warga negara Taiwan berinisial K yang kini telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang atau buron. Dia mengatakan K datang ke Indonesia dan melakukan praktek judi online dengan mempekerjakan warga Indonesia.
"Mereka memiliki server yang berada di Taiwan dan kantor operasional yang berada di Tangerang Karawaci. WNA K memperkerjakan warga negara Indonesia untuk bagian dari sindikat tersebut," papar Djuhandhani.
Baca juga : Penyanyi Cupi Cupita Diperiksa Polri terkait Promosi Judi Online
Adapun pengungkapan tindak pidana tersebut, kata Djuhandhani dilakukan di enam provinsi, di antaranya di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, dan Sulawesi Selatan. Sebanyak tujuh orang telah ditangkap dengan peran berbeda-beda.
Ketujuh tersangka yakni CCW selaku marketing, SM selaku customer service, WAN selakun agen, kemudian KA, AIH, NH, DT, ST selaku host. Sedangkan, peran para WNI yang direkrut bertugas sebagai admin, penyedia marketing, hingga customer service.
"Dalam hal layanan live streaming, sindikat ini merekrut agen yang bertugas mencari streamer atau host. Ada pun host tersebut melaksanakan live streaming sambil berpakaian minim atau seksi, sampai dengan tidak berpakaian dan berhubungan intim," terang Djuhandhani.
Sementara itu, agen bertugas mengatur jam kerja dan mencatat kinerja host. Kemudian, mendistribusikan pendapatan host atau gaji maupun bonus. (Medcom/Z-6)
Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah mendesak Polri mengusut tuntas kasus kematian tidak wajar diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan.
KOMISI III DPR RI menyetujui pagu indikatif anggaran Polri Tahun 2026 sebesar Rp109,6 triliun dalam rapat kerja bersama DPR yang digelar pada Senin (7/7).
Wahyu memerinci penambahan anggaran tersebut. Mulai dari belanja pegawai Rp4,8 triliun.
Para penonton diimbau untuk menjaga ketertiban selama pertandingan dan tidak melakukan perusakan terhadap fasilitas umum.
Kehadiran EHang 216-S yang diperkenalkan sebagai armada drone patrol presisi, menjadi representasi dari langkah Polri untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi global.
Polri menegaskan komitmennya untuk mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam optimalisasi penerimaan negara.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
OJK juga telah meminta bank untuk memantau rekening dormant agar tidak digunakan untuk kejahatan keuangan.
PPATK menemukan sebanyak 571.410 kesamaan NIK antara penerima bantuan sosial yang juga sekaligus pemain judi online.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved