Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Supriansa menyebut DPR jangan setengah-setengah untuk membongkar siapa saja anggota legislatif yang terlibat judi online.
“Saya sependapat dengan kawan-kawan pimpinan Karena kita berniat untuk membongkar kemungkinan-kemungkinan siapa yang terlibat si dalam judi online ini,” ungkap Supriansa di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/6).
Apalagi, kata Supriansa, langkah DPR untuk membongkar siapa saja anggota yang bermain judi online lebih mudah lantaran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah memberikan data legislator yang diduga terlibat dalam judi online.
Baca juga : MKD Minta Daftar Anggota DPR Main Judi Online
“Nah ini sangat bagus sekali karena kita niatnya sama dalam rangka bagaimana judi online yang ada di republik ini itu tidak ada,” paparnya.
“Karena dengan adanya kesempatan-kesempatan ini Majelis Kehormatan Dewan (MKD) bisa menjadikan dasar maka di seluruh Kabupaten, Kota, DPRD yang ada tentu bisa mencontoh apa yang telah dilakukan nanti di DPR RI,” tandas Supriansa.
Adapun Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkap bahwa sebanyak 1.000 anggota dewan main judi online (judol). Namun, dia tak membeberkan detail pihak yang bermain tersebut.
Baca juga : DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi Online ke MKD
"Apakah ada legislatif pusat dan daerah ya kita menemukan itu lebih dari seribu orang," ujar Ivan dalam rapat kerja (raker) PPATK dengan Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 26 Juni 2024.
Dia menuturkan 1.000 anggota legislatif itu terdiri dari anggota DPR, DPRD serta sekretariat kesekjenan. Jumlah transaksinya mencapai 63 ribu.
"Transaksi yang kami potret itu lebih dari 63 ribu transaksi yang dilakukan oleh mereka mereka itu," ujar Ivan. (Ykb/Z-7)
Dalam pengungkapan judi online, diketahui bahwa para pelaku tidak hanya menggunakan handphone milik pribadinya. Namun bisa juga menggunakan gadget di tempat perjudian.
Pelaku diketahui memiliki utang yang menumpuk bahkan telah menggadaikan sepeda motor milik istrinya senilai Rp4 juta.
Pernyataan PPATK yang menyebut di tahun 2025 untuk pertama kalinya Indonesia berhasil menekan angka judi online (Judol) dipertanyakan.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan apresiasi kepada GoPay, layanan dompet digital di bawah GoTo Financial dan GoTo Group, atas kontribusinya memerangi judol.
Sepanjang 2025, PPATK menerima 43 juta laporan dari pihak pelapor, meningkat 22,5% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 35,6 juta laporan.
Penurunan drastis ini, memiliki dampak sosial yang besar karena secara langsung menyelamatkan jutaan masyarakat dari kerugian finansial akibat perjudian.
Firman Soebagyo kritik impor garam Australia dan nilai pemerintah lemah lindungi petani lokal. Komisi IV DPR desak bangun industri garam nasional.
Akademi Partai Golkar nantinya melakukan pengkajian-pengkajian untuk memberikan masukan bagi Partai Golkar dalam pemenangan Pemilu 2029.
Jika nantinya terjadi perubahan desain pilkada menjadi tidak langsung, mekanisme tersebut akan tetap menjamin partisipasi publik secara maksimal dan transparan.
WAKIL Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan pihaknya merekomendasikan pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kepada DPRD.
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang menegaskan kesetiaan mutlak kepada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, mengonfirmasi bahwa Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, telah mengganti Musa Rajekshah atau Ijeck
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved