Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Sidoarjo belum berjalan dengan sempurna. Sebagai hasilnya, pelaku harus dijerat secara bergantian dalam proses penyidikan.
Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa OTT yang dilakukan tidak berhasil menangkap semua pelaku dalam kasus pemotongan dana ASN di Sidoarjo. Bupati nonaktif Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, baru-baru ini ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
Proses penanganan kasus ini juga dilakukan dengan cara yang tidak biasa. Menurut Asep, biasanya konsep penangkapan melibatkan pelaku utama yang kemudian menyeret pihak lain.
Baca juga : Bupati Sidoarjo Kantongi Rp2,7 M dari Korupsi Dana Insentif ASN
"Jadi, model yang kita gunakan dalam penyidikan ini adalah dari luar ke dalam," ujar Asep.
Penanganan kasus di Sidoarjo diakui KPK memang berlangsung lambat. Hal ini karena penyidik harus mengumpulkan bukti terlebih dahulu setelah penangkapan untuk mengembangkan perkara.
"Jadi, kita mengumpulkan informasi dari luar terlebih dahulu sebelum melakukan penyidikan lebih lanjut. Berbeda dengan jika kita langsung bisa menangkap pelaku utama. Metode yang digunakan adalah dari dalam ke luar atau seolah-olah gelombang," tambah Asep. (Z-10)
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus frasa “langsung” dan “tidak langsung” dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menuai kritik.
KPK mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2-6 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Lord Mandelson dibebaskan dengan jaminan usai ditangkap atas dugaan pelanggaran jabatan terkait hubungannya dengan Jeffrey Epstein.
Kurnia menjelaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi telah menjadi bagian dari visi politik Presiden Prabowo Subianto bahkan sebelum menjabat.
Penegakan hukum dalam perkara yang menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi perlu disertai bukti yang jelas terkait konflik kepentingan, suap, atau gratifikasi.
KPK menanggapi peluang pengembalian 57 mantan pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) 2021 setelah Komisi Informasi Pusat memerintahkan BKN membuka hasil tes.
TERNYATA fenomena honorer tidak hanya terdapat di lingkungan guru di persekolahan, di lingkungan perguruan tinggi pun telah lazim terjadi.
Kejagung menggeledah 16 lokasi terkait dugaan korupsi ekspor CPO, menyita dokumen, alat elektronik, dan mobil mewah. 11 tersangka ditahan 20 hari.
PENDIDIKAN bermutu tidak pernah lahir dari ruang hampa. Ia tumbuh dari tangan-tangan guru yang bekerja dengan dedikasi, ketenangan batin, dan rasa aman dalam menjalani profesinya.
Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan,
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp14 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved