Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Pilkada 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang nantinya akan diverifikasi menjadi data pemilih. Usai diserahkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mewanti-wanti KPU untuk menjaga keamanan data tersebut agar tidak sampai bocor dan bobol.
Hal itu disampaikannya usai menyerahkan DP4 di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (2/5). Tito meminta KPU untuk meningkatkan cyber security atau sistem keamanan. "Tolong dari teman-teman KPU betul-betul bisa dijaga (DP4)," ujarnya.
DP4 tersebut berjumlah 207.110.768 jiwa. Dari angka itu, 103.228.748 jiwa di antaranya merupakan laki-laki, sedangkan 103.882.020 jiwa perempuan. Data itu nantinya akan dijadikan alas bagi KPU untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) sebelum ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2024.
Baca juga : Anggaran Pilkada 2024 Baru Cair 40%
Tito mengingatkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) akan berlaku efektif pada 17 Oktober 2024. Jika terjadi kebocoran data, ada risiko hukum yang mesti ditanggung oleh pengelola data. Menurutnya, KPU mendapat dukungan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta jajaran Siber Mabes Polri untuk menjaga data pemilih tidak bocor.
"Jadi mohon sama-sama kita jaga. Apalagi nanti kalau data ini sudah diserahkan kepada teman-teman partai politik. Jadi fitur-fitur yang harus dilindungi dapat kita lindungi," tandasnya.
Anggota sekaligus penanggung jawab Divisi Data dan Informasi KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan peringatan dari Tito tersebut menjadi catatan bagi pihaknya. Bersama Satgas Keamanan Siber, lanjutnya, KPU berkomitmen untuk menjaga data pemilih.
Baca juga : Pemerintah Mantap tak Majukan Pilkada 2024
"Yang bisa kita usahakan adalah menjaga data pemilih. Mudah-mudahan dengan bantuan semua pihak kita bisa menjaga data pemilih sebaik mungkin," ujar Betty.
Sebelumnya, DPT Pemilu 2024 diduga bocor oleh peretas anonim Jombo. Data pemilih yang dijualbelikan lewat Brechforums pada akhir November 2023 itu sebanyak 204 juta lebih dengan harga US$74 ribu atau sekitar Rp1,2 miliar. Menurut Betty pihaknya masih menunggu hasil investigasi perihal dugaan kebocoran DPT Pemilu 2024 tersebut.
"Kan belum keluar juga hasilnya," pungkasnya. (Tri/Z-7)
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
KPU sedang menyusun rancangan peraturan KPU (RPKPU) terbaru tentang penggantian antarwaktu (PAW) anggota legislatif.
Themis Indonesia, TII, dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi itu dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Laporan dilayangkan pada 3 Mei lalu.
Koalisi masih memiliki waktu tujuh hari untuk memperbaiki pengaduan di DKPP yang tenggatnya jatuh pada 13 Juni mendatang.
Menurut Bahtiar, partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi sehingga negara perlu berkomitmen dalam mendukung operasional partai secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, pihaknya akan mendalami substansi putusan tersebut sambil melakukan pembahasan secara internal.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Anggaran semuanya berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkecuali biaya perjalanan dibebankan pada para kepala daerah.
Retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN ini untuk mengukuhkan persatuan sebagai satu bangsa.
Wamendagri mengungkapkan pembatasan waktu makan tersebut diterapkan sebagai bagian dari kedisiplinan dalam rangkaian retret yang diikuti 86 kepala daerah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved