Anggaran Pilkada 2024 Baru Cair 40%

PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 digelar dalam waktu kurang dari tujuh bulan. Namun, anggaran yang terealisasi sampai saat ini masih 40%. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada, sumber anggaran penyelenggaraan pilkada berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkap, 541 pemerintah daerah (pemda) sudah menandatangani Naskah Penerima Hibah daerah (NPHD) sebagai bentuk komitmen memberikan dana penyelenggaraan pemilu ke KPU daerah, baik KPU povinsi maupun KPU kabupaten/kota. Itu setara 100% pemda yang anggaran pilkadanya berasal dari APBD.

Sedangkan penandatangan komitmen NPHD ke Bawaslu daerah sudah dilakukan 516 pemda atau setara dengan 95,56%. Tito menyebut, pihaknya sudah bekerja sejak 2022 agar NPHD tersebut dapat ditandatangani pemda. Namun, ia menyebut baru 40% anggaran yang terealisasi sampai sejauh ini.

Baca juga : Pemerintah Mantap tak Majukan Pilkada 2024

"Sebanyak 40% diberikan di Tahun Anggaran 2023 dan kemudian sisanya 60% di Tahun Anggaran tahun ini," kata Tito di Kantor KPU RI, Jakarta, (2/5).

"Tugas kami adalah ngejar-ngejarin daerah supaya anggaran utk KPU daerah, Bawaslu daerah, semuanya sudah (bisa) di-deliver semua," sambungnya.

Tito mengatakan, NPHD untuk KPU daerah mencapai Rp20,682 triliun. Sementara untuk Bawaslu daerah sebanyak Rp6,308 triliun. Angka tersebut belum termasuk anggaran untuk TNI-Polri terkait keamanan Pilkada 2024. Menurunya, jika semua anggaran sudah cair, penyelenggara pemilu dapat lebih percaya diri dalam menggelar pilkada.

Harapannya, sisa anggaran yang belum terealisasi dapat dicairkan oleh pemda maksimal pada Juni mendatang.

"Karena teman-teman KPU daerah, mereka memerlukan biaya untuk mengeksekusi program-programnya. Bawaslu juga demikian, dan TNI-Polri juga perlu melakukan persiapan persiapan," pungkas Tito. (Z-6)