KPK Persilakan Bupati Sidoarjo Mengajukan Praperadilan Terkait Kasus Korupsi BPPD

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan rencana Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka terhadapnya dalam kasus dugaan rasuah pemotongan dan penerimaan uang di BPPD wilayahnya. 

“Masalah beliau mau mengajukan praperadilan or not (atau tidak), itu hak beliau yang dijamin undang-undang sebagaimana diatur dalam KUHAP,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Rabu (17/4).

Johanis menyebut pihaknya tidak bisa mengurusi keputusan pengajuan praperadilan itu. KPK menyatakan siap jika dipanggil hakim untuk membuktikan pertimbangan penetapan tersangka terhadap Muhdlor jika dibutuhkan.

Baca juga : Ditetapkan Tersangka, Bupati Sidoarjo Menghormati Keputusan KPK

“Iya betul (tinggal datang jika dipanggil persidangan dan buka temuannya),” ujar Johanis.

Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri juga menegaskan pihaknya tidak memusingkan rencana Muhdlor mengajukan praperadilan. Gugatan itu merupakan bagian dari kontrol kinerja Lembaga Antirasuah.

“Sebagai kontrol atas kerja penyelesaian perkara oleh penyidik KPK maka hal tersebut dapat diajukan sebagai hak tersangka,” ucap Ali.

Baca juga : KPK Lamban Tersangkakan Bupati Sidoarjo

Ali menjelaskan praperadilan cuma untuk menguji syarat formil dalam penetapan tersangka yang dilakukan KPK. Gugatan itu tidak mengurusi substansi perkara dalam penanganan kasusnya.

“Kami perlu kami tegaskan diawal, bahwa pengujian pada persidangan dimaksud hanya persoalan syarat formil administrasi penyidikan saja sehingga sudah tentu bukan substansi perkara,” kata Ali.

KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. Mereka yakni Ahmad Muhdlor Ali, Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono dan Kasubbag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo Siska Wati.

Baca juga : KPK Diduga Tahan Perkara, Bupati Sidoarjo Baru jadi Tersangka

Siska ditetapkan sebagai tersangka usai tertangkap KPK bersama dengan uang Rp69,9 juta di dekatnya. Ari menjadi tersangka beberapa waktu setelahnya setelah penyidik melakukan pengembangan kasus.

Uang itu berkaitan dengan dugaan korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang di BPPD Kabupaten Sidoarjo. Dia ditangkap saat hendak menerima duit tersebut.

Dana Rp69,9 juta yang disita penyidik hanya sebagian kecil dari total keseluruhan uang yang telah diterima Siska. Dia diperkirakan sudah menerima Rp2,7 miliar, dan melakukan permainan kotor tersebut selama 2023. Dalam kasus ini, Siska diduga telah memotong dana insentif sebagian aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Sidoarjo secara sepihak.

Pemotongan dana itu juga diberitahukan Siska secara lisan kepada sejumlah ASN. Dia juga meminta para pegawai negeri itu tidak membahas permainan kotor tersebut dalam percakapan WhatsApp. (Z-3)