Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membantah dugaan hubungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) renggang. Menurut pengakuan Pratikno, hubungan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri baik-baik saja.
"Baik-baik saja," ujar Pratikno di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/4).
Jawaban senada dilontarkan Pratikno saat ditanya wartawan soal masih atau tidaknya Jokowi sebagai kader PDIP.
Baca juga : Momen HUT ke-51 Jadi Titik Pisah PDIP dengan Jokowi
"Baik-baik saja," imbuh Pratikno.
Secara terpisah, Presiden Jokowi membantah tudingan ia akan mengambil alih kursi ketua umum PDIP.
"Bukannya Golkar?” tanya presiden sambil tertawa.
Baca juga : Jokowi Mengaku Belum Dapat Undangan HUT PDIP
“Katanya mau ngerebut Golkar, (sekarang) katanya mau ngerebut (PDIP) masa semua mau direbutin semua. Jangan seperti itu, jangan seperti itu,” imbuh presiden pada media sesuai melepas bantuan kemanusiaan untuk Mesir dan Sudan di Pangkalan TNI Angkatan Udara, Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/4).
Seperti diberitakan, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa Jokowi ingin mempertahankan kekuatan politik, membentuk koalisi permanen dan menguasai partai politik yakni Golkar dan PDIP. Hal itu disampaikan Hasto saat hadir dalam kegiatan Bedah Buku 'NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971' karya Ken Ward (1972) yang digelar di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4).
"Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi, jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima-enam bulan," terang Hasto.
(Z-9)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved